Prabowo Guyur Dana Rp360 Triliun untuk Rakyat dari Efisiensi Pengadaan

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto pemerintah menang banyak dari efisiensi belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bahkan, bisa menghidupi masyarakat lebih layak lagi.

Ia memaparkan, data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang disampaikan Prabowo, konsolidasi pengadaan pemerintah daerah telah menghasilkan efisiensi 20,86 persen pada 2025 dan diperkirakan mencapai 25,43 persen pada 2026.

Jika konsolidasi dilakukan secara luas dan disiplin, efisiensi disebut dapat mencapai 30 persen dari total belanja pengadaan yang mencapai Rp1.200 triliun.

"Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai 360 triliun rupiah. Kita bisa bayangkan, 20 miliar dolar," ujarnya saat berpidato dalam Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo menilai angka tersebut bukanlah jumlah yang kecil. Dana hasil efisiensi tersebut, menurutnya, dapat dialihkan untuk berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Prabowo menegaskan penghematan anggaran bukan sekadar upaya mengurangi belanja pemerintah. Dana yang berhasil dihemat dapat menciptakan ruang fiskal tambahan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik.

Ia mencontohkan dana tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki ruang kelas sekolah, merenovasi Puskesmas, hingga menyediakan rumah sakit dan alat kesehatan bagi masyarakat.

"Ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki, Puskesmas yang kita bisa renovasi, rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita di semua kota, di semua kecamatan, dan ujungnya kehidupan rakyat yang lebih baik."

Salah satu contoh efisiensi yang disoroti Prabowo terjadi pada pengadaan Layar Pintar Interaktif (IFP). Sebelumnya, pemerintah daerah membeli perangkat tersebut secara terpisah dengan harga sekitar Rp150 juta per unit.

Setelah kebutuhan pengadaan dikonsolidasikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah disebut dapat memperoleh perangkat serupa dengan harga Rp26 juta per unit, termasuk ongkos kirim dan pemasangan hingga daerah terpencil.

"Ini penghematan hampir enam kali. Enam kali penghematan! Ini riil. 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos kirim dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal," bebernya.

Atas dasar itu, pemerintah berencana mengonsolidasikan pengadaan barang dan jasa yang memiliki kebutuhan serupa.

Prabowo juga menyampaikan pemerintah akan meningkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah.

Kebutuhan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah nantinya akan dihimpun, spesifikasi distandardisasi, serta volume pengadaan disatukan. Proses pengadaan juga akan dilakukan secara digital agar lebih transparan, kompetitif, dan akuntabel.

"Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu," pungkasnya.