Suara.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly masih pecaya Komisi Pemilihan Umum atau KPU bisa profesional. Yasonna meminta semua pihak memercayakan ke Komisi Pemilihan Umum untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu serentak 17 April 2019.
Pernyataan itu disampaikan Menkumham menanggapi pertanyaan wartawan seputar masalah Pemilu 2019 usai membuka pertemuan Meeting of the Senior Officials on the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Sommlat) ke-9 di Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, Selasa (23/4/2019).
"Kita serahkan ke KPU, kita percaya KPU akan bertindak secara profesional untuk menyelesaikan masalah-masalah pemilu," kata Yasonna.
Menkumham tidak menjelaskan detail masalah-masalah pemilu serentak atau pemilihan presiden dan wakil presiden yang bersamaan dengan pemilihan legislatif itu. Namun menurutnya bangsa Indonesia telah melaksanakan pemilu yang aman.
"Kita berharap seluruh anak bangsa, dan kita sudah melakukan pemilu dengan baik, aman, bahwa ada satu-dua hal, hal-hal kecil, itu tidak ada masalah," katanya.
Menkumham juga mengatakan, sudah ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dibentuk di tingkat pusat dan daerah, sehingga pengawas tersebut akan bersinergi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah-masalah pemilu yang ada.
"Bawaslu ada, panwas di tingkat daerah ada, biarlah itu (masalah) diselesaikan dengan baik oleh mereka, kita percayakan, kita sudah melakukan pemilu pascareformasi dengan tidak ada gejolak sama sekali," katanya.
Oleh karena itu, Menkumham tetap memercayai pelaksanaan pemilu serentak pertama kali di Indonesia ini hasilnya nanti tidak akan menimbulkan gejolak.
"Saya percaya Indonesia yang besar ini, yang melakukan pemilihan sangat kompleks untuk pertama kalinya pemilihan presiden dan legislatif secara serentak, tanpa ada gejolak yang berarti. Harapan kita hasilnya juga tanpa menimbulkan gejolak," katanya. (Antara)
TERPOPULER
