Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan mengaku alasan partainya bergabung dalam Koalisi Adil Makmur yang mendukung pasangan nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga hanya sebatas untuk kepentingan Pilpres 2019.
Meski isu beralih PAN ke pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin telah dibantah oleh elite lain di internal PAN, justru Bara menyebut PAN tetap membuka opsi peralihan dukungan pasca pemilihan presiden.
"Tapi lagi-lagi komitmen kami, saya tegaskan hanya pada pemilihan presiden. Dan setelah itu kami bebas dengan otoritas penuh untuk menentukan langkah berikutnya bagi PAN," kata Bara di D Hotel, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019).
Seolah menyiratkan peluang PAN masuk koalisi petahana, Bara menegaskan bahwa dari awal berdirinya PAN selalu berada di dalam barisan pemerintahan. Meski begitu, kata dia, kemungkinan-kemungkinan itu semua masih bergantung pada keputusan resmi KPU pada 22 Mei 2019.
"Tapi memang kalau kita lihat histori dari PAN, kita didirikan bulan Agustus '98 hampir dari eksistensi perjalanan kita sebagai parpol itu kita memang, kita spent kita luangkan itu tempatnya di dalam pemerintahan," ujar Bara.
Menurut dia, meski di tahun pertama PAN juga sempat berada di luar pemerintahan. Namun setelahnya, pada pemerintahan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, PAN konsisten berada di barisan pemerintahan hingga tahun 2014 di akhir massa jabatan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.
"Cross-nya itu 2014 karena kita mendukung Prabowo - Hatta kita tidak ikut pemeritahan Jokowi. Tapi kemudian 2016, kita masuk pemerintah walaupun sebelum pemilu kita keluar karena kita mendukung Prabowo," tutur Bara.
"Jadi sebetunya histori kita, pattern kita adalah memang berada di dalam pemerintahan. Jadi itu sesuai yang memang bukan sesuatu yang aneh kalau PAN akan lakukan itu," sambungnya.
TERPOPULER
