Suara.com - Sebanyak 120 personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri bersenjata, komisioner KPU serta Bawaslu Jayawijaya Provinsi Papua diberangkatkan ke sejumlah distrik untuk menjemput logistik Pemilu 2019 yang sengaja ditahan.
Dalam keterangannya, Wakapolres Jayawijaya AKP Leonardo Yoga mengemukakan petugas hanya bertugas mendampingi Komisioner KPU yang melakukan jemput paksa.
"Kita mengamankan komisioner KPU, artinya yang membawa adalah komisioner, kita hanya mengamankan karena untuk penyelenggaraan bukan ranah kami," katanya dilansir dari Antara, Rabu (1/5/2019).
Komisioner KPU yang didampingi tersebut, kata Leonardo, diturunkan ke distrik-distrik untuk meminta klarifikasi kepada PPD yang hasil plenonya belum diserahkan ke Kantor KPU Jayawijaya.
Menurutnya, TNI dan Polri hanya ikut mendorong agar pelaksanaan pleno bisa tepat waktu sebab rencananya tanggal 4 Mei 2019 sudah dilakukan pleno kabupaten.
"Jadi personel itu terdiri dari gabungan Polres, Brimob dan Kodim," katanya.
Dari pantauan Antara, sejumlah personel gabungan TNI dan Polri sudah membagun tenda darurat di dekat pintu masuk kantor KPU. Mereka menjaga ketat agar warga yang masuk ke kantor KPU tidak membawa senjata tajam.
Selain itu, sejumlah masyarakat yang tidak diizinkan masuk ke kantor KPU juga memadati halaman depan kantor KPU. (Antara)
Baca Juga: Logistik Pemilu Lambat Dikirim, 8 TPS di Maluku Barat Daya Urung Gelar PSU
