Jokowi Tegaskan Pemerintah Serius Soal Pemindahan Ibu Kota

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemerintah serius terkait rencana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa.

Pernyataan tersebut ditegaskan dalam sambutan buka puasa bersama pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).

"Pada kesempatan hari ini, mumpung bertemu dengan ketua dan pimpian lembaga negara, saya ingin menyinggung sedikit hal yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota. Kita serius dalam hal ini," ujar Jokowi dalam sambutan.

Menurut Jokowi, sejak tiga tahun lalu, rencana pemindahan ibu kota sudah dibahas di internal. Kemudian satu setengah lalu, dirinya meminta Bappenas melakukan kajian-kajian yang lebih detail, baik dari sisi ekonomi, sosial, politik hingga kajian dari sisi lingkungan

"Kita tahu semua bahwa di Pulau Jawa ini sudah dihuni 57 persen dengan total penduduk kita 149 juta orang padahal di pulau lain di Sumatera 21 persen, Kalimantan 6 persen dan Sulawesi 7 persen, Papua dan Maluku 2 sampai tiga persen," kata Jokowi.

Karena itu kata Jokowi, pemerintah akan berkonsultasi dengan pimpinan lembaga negara baik dari segi hukum dan politis terkait pemindahan ibu kota.

"Oleh sebab itu, kami nantinya akan menindaklanjuti, konsultasi dengan lembaga negara yang terkait, baik dr sisi hukum dan politis," tuturnya.

Tak hanya itu, Jokowi juga membeberkan hasil kajian dari sisi lingkungan, Jakarta berada dalam ring of fire dan banjir.

"Dari sisi lingkungan, terutama yang berkaitan dengan kebencanaan, kita tahu Jakarta, kita berada di dalam ring of fire dan juga banjir. Kedua dari sisi ketersediaan air bersih. Saya kira ke depan ini akan menjadi masalah apabila tidak segera memikirkan langkah-langkah," tandasnya.

Dalam buka puasa bersama tersebut hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Ketua MK Anwar Usman, Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus.

Kemudian hadir Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Wakil, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.

Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar, Menteri PMK Puan Maharani, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.