Suara.com - Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi SP menyebut kemungkinan perombakan atau reshuffle kabinet akan dilakukan Presiden Joko Wiodo (Jokowi) usai lebaran 2019.
Menurutnya sampai waktu Lebaran, Jokowi tidak akan melalukan perombakan kabinet.
"Kalau sampai lebaran, saya kira tidak ada, saya tidak tahu. Setelah lebaran, kemungkinan itu bisa saja," ujar Johan di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/5/2019).
Isu perombakan kabinet tersebut muncul lantaran ada tiga menteri yang terseret kasus dugaan korupsi. Tiga menteri tersebut yaitu Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Imam Nahrawi, baru-baru ini menjadi saksi untuk terdakwa Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dalam kasus suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau suap KONI di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (29/4/2019).
Selanjutnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang ruang kerjanya digeledah KPK dan hari ini Lukman memenuhi panggilan KPK sebagai saksi.
Menurut Johan, perombakan kabinet yang dilakukan Jokowi berdasarkan evualuasi dan hasil kinerja yang dilakukan para menteri-menterinya. Bahkan kata Johan, Jokowi sampai menanyakan kepada rakyat soal kinerja para menterinya dalam kunjungan kerjanya.
"Evaluasi itu dilakukan setiap saat dan Pak Presiden Jokowi selalu kroscek kinerja pembantunya kepada semua pihak. Dalam kunjungan kerja, beliau juga bertanya kepada rakyat soal kinerja menteri," ucap dia.
Jokowi, kata Johan, juga menghormati proses hukum yang berlaku di Indonesia. Ia pun menuturkan Jokowi juga tidak akan mengintervensi kasus kasus apapun yang menimpa para menterinya.
Baca Juga: Moeldoko Sebut Reshuffle Kabinet Tunggu Status Tersangka
"Oh pasti (Menghormati proses hukum). Sering disampaikan pak presiden, pak presiden menghormati proses hukum di KPK. Selain tidak bisa, presiden juga tidak mau mengintervensi kasus apa pun yang berkaitan dengan menterinya," kata dia.
Mantan Juru Bicara KPK itu menyebut Jokowi kerap mengingatkan agar para jajaran menterinya tidak melakukan korupsi.
"Selalu presiden dan selalu mengingatkan jajaran kabinetnya untuk tidak melakukan korupsi. Dan di dalam peringatan itu presiden mengingatkan kepada jajarannya untuk tidak merampok uang rakyat. Nanti akan berurusan dengan penegak hukum," tandasnya.
