Suara.com - Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan ibu kota yang baru didesain hanya untuk menampung 1,5 juta penduduk. Angka tersebut sudah termasuk pihak swasta dan pemerintah.
Bambang menjabarkan angkat tersebut sudah sesuai dengan perhitungan pemerintah yang mencakup aparatur sipil negara (ASN) dari eksekutif, legislatif dan yudikatif.
"Ibu kota baru nanti didesain hanya untuk 1,5 juta orang. Ini adalah jumlah yang sudah maksimal sesuai dengan perhitungan," kata Bambang Brodjonegoro saat diskusi di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2019).
"Perkiraan jumlah ASN eksekutif, legislatif dan yudikatif sekitar 200.000. Kemudian TNI-Polri 25.000. Lalu, pihak keluarga yang juga akan ikut. Patokan simpelnya satu keluarga empat orang, sudah hampir satu juta," jelas Bambang.
Selain itu, para pelaku bisnis yang diprediksi akan ikut berpindah ke Ibu Kota baru ada sekitar 300 ribu orang.
“Ditambah pelaku bisnis yang akan mendukung kegiatan ekonomi di ibu kota baru, sekitar 300.000 orang,” lanjutnya.
Maka dari itu, Bappenas menegaskan Ibu Kota baru nantinya tidak akan termasuk dalam kota besar atau kota metropolitan di Indnonesia karena hanya bersifat kota pemerintahan saja, sementara kota bisnis dan ekonomi tetap di Jakarta.
Untuk diketahui, Berdasarkan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pulau Kalimantan selama tiga hari dari 7 - 9 Mei 2019, Jokowi sudah melihat tiga lokasi antara lain Bukit Soeharto di Kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur; Bukit Nyuling di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah; dan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Baca Juga: Fix! Ibu Kota Negara Pindah 2024, Mulai Dibangun 2020
