Suara.com - Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menargetkan persiapan pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota baru bisa dimulai pada 2020. Sehingga kajiannya harus dirampungkan pada tahun ini.
Bambang menjabarkan kajian teknis akan rampung di akhir 2019, dilanjutkan dengan konsultasi ke DPR untuk membahas produk hukum pemindahan ibu kota hingga awal 2020.
"Kajian ini akan kita finalkan tahun ini sehingga keputusan lokasi juga kita harapkan bisa dilakukan tahun ini sehingga 2020 bisa dilakukan paling tidak persiapan untuk pembangunannya maupun pembangunan infrastruktur dasar itu sendiri," kata Bambang Brodjonegoro saat diskusi di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2019).
Dia menambahkan jika kajian tersebut telah selesai diharapkan pemerintah bisa melakukan persiapan dari sisi perundangan-undangan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengubah peraturan atau menerbitkan aturan baru terkait pemindahan ibu kota.
"Begitu sudah ada keputusan maka proses berikutnya kita langsung konsultasi ke DPR untuk sama-sama sepakati produk hukum apa yang dibutuhkan, kalau UU kita langsung siapkan UU dalam naskah akademik tentunya," jelas Bambang.
Selanjutnya, 2020 hingga 2022 adalah penyiapan lahan, termasuk memastikan status tanah yang akan dijadikan lokasi infrastruktur dasar, dan lama pembangunan ini diprediksi akan memakan waktu sekita tiga tahun hingga 2024.
Untuk diketahui, Berdasarkan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pulau Kalimantan selama tiga hari dari 7 - 9 Mei 2019, Jokowi sudah melihat tiga lokasi antara lain Bukit Soeharto di Kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur; Bukit Nyuling di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah; dan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
