Suara.com - Partai Demokrat belum menentukan pilihan akan berkoalisi dengan pemerintahan Joko Widodo - Maruf Amin, atau terus menjadi oposisi di luar pemerintahan. Demokrat menerima permintaan dua hal itu dari kadernya.
Demokrat pun menampung aspirasi para kader di daerah terkait wacana koalisi dengan pemerintahan Presiden Terpilih dan Wapres Terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin selama periode 2019-2024.
"Per hari ini ada yang mau minta di oposisi saja atau di luar (pemerintahan), ada yang mau seperti yang sekarang, ada juga berpendapat bagus juga kalau bersama-sama," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan di gedung DPR RI di Jakarta, Senin (1/7/2019).
Hinca menjelaskan keputusan arah politik partai berlambang merci itu akan ditentukan 10 Juli, setelah 40 hari meninggalnya Ani Yudhoyono (isteri Ketua Umum Parta Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono). Rencananya, lanjut dia, wacana itu akan dibahas dalam sidang Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Selama lima tahun terakhir ini, Partai Demokrat tidak menjadi oposisi dan tidak juga menjadi partai politik yang bergabung dalam koalisi parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Hinca mengatakan partai yang dibentuk Susilo Bambang Yudhoyono itu mengusung konsep penyeimbang.
"Yang sudah baik kami dukung, yang belum baik kami kritisi," ucap anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.
Anggota Komisi III DPR RI itu menambahkan partainya menawarkan 14 program prioritas kepada Jokowi.
"Jika Jokowi berkenan dengan 14 program itu tentu menarik didiskusikan karena menjadi selaras dengan tujuan partai," katanya.
Baca Juga: Tolak Pasang Foto Jokowi di SMP, Warganet Bongkar Sosok Asteria Fitriani
Meski demikian, kata dia, dengan berkoalisi atau tidak bergabung dalam pemerintahan, program tersebut akan tetap dijalankan salah satunya melalui parlemen dan pemerintah kabupaten/kota. (Antara)
