Suara.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kini terseret kasus korupsi jual beli jabatan di Kemenag. Dengan begitu, PPP pasrah apabila Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak memberikan lagi kesempatan PPP untuk mengisi pos Kemenag.
Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi mengatakan pemberian pos-pos menteri merupakan hak prerogatif dari Jokowi sebagai presiden. Baidowi juga tidak masalah kalau PPP nantinya diberikan pos menteri lain selain PPP.
"Kalau seandainya pak Jokowi juga tidak memberikan kepercayaan kepada PPP di menteri agama dan diberikan kepercayaan di pos menteri lain tidak ada masalah, toh PPP berpengalaman di menteri sosial, menteri koperasi, di menteri perumahan rakyat dan juga menteri pertanian," kata Baidowi di D'Consulate Lounge, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).
Kemudian Baidowi mengungkapkan kalau PPP selalu mendapatkan kesempatan untuk mengisi pos menteri agama selama dua periode.
"Mungkin karena PPP dianggap partai islam, representasi umat islam sebagai umat terbesar di Indonesia ini," ujarnya.
Akan tetapi, Baidowi tidak masalah apabila pada pemerintahan Jokowi selanjutnya, PPP mendapatkan kursi menteri lainnya.
"Enggak ada masalah kalau PPP itu di menteri apapun," tandasnya.
