Suara.com - Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Syarif, menyebut proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan molor dan diteruskan pembahsannya dengan anggota dewa nperiode 2019 - 2024. Syarif menganggap PKS selaku salah satu partai pengusung dua kandidat Wagub, menjadi penyebabnya.
Syarif mengatakan, PKS tidak handal melakukan lobi-lobi politik dengan partai lainnya untuk bisa menghadiri Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab). Akibatnya Rapimgab selaku tidak memenuhi syarat minimal kehadiran anggota alias tidak quorum.
"Sangat berpotensi (Rapat Paripurna) akan berlangsung setelah anggota DPRD yang baru. Saya kira ini terjadi karena PKS kurang optimal dalam melakukan pendekatan dan lobi-lobi," ujar Syarif saat dihubungi, Jumat (2/8/2019).
Saat ini proses pemilihan Wagub masih tertahan karena tata tertib (tatib) untuk rapat paripurna belum kunjung disahkan. Rapimgab untuk mengesahkan tatib tersebut kerap ditunda karena hanya dihadiri sedikit anggota DPRD Jakarta.
Tatib tersebut sudah selesai disusun sejak 9 Juli 2019 lalu. Sementara rapat Paripurna penetapan tatib dan pemilihan Panitia Pemilihan (Panlih) yang diagendakan pada 22 Juli lalu juga ditunda.
Waktu pemilihan sudah mepet dengan pelantikan anggota DPRD baru yang terpilih periode 2019-2024 pada 26 Agustus mendatang.
Meskipun akan diserahkan kepada anggota DPRD baru, Syarif mengatakan proses pemilihannya tidak akan diulang. Anggota legislatif baru hanya perlu melanjutkan proses yang sudah berjalan.
"Draf tatib hanya tinggal disahkan di Rapimgab. Lalu dibentuk panitia pemilihan dan melaksanakan Rapat Paripurna," pungkasnya.
TERPOPULER
