Suara.com - Ijtimak Ulama IV yang digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama akan membahas cara memulangkan pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab ke Indonesia.
Di sisi lain, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga masih memiliki utang untuk membantu kepulangan Rizieq.
Anggota Badan Komunikasi Gerindra, Andre Rosiade mengungkapkan kalau Prabowo akan masih berkomitmen dengan kontrak politiknya dengan GNPF Ulama. Kontrak politik itu dibubuhkan saat penyelenggaraan Ijtimak Ulama II.
"Gerindra insyaallah akan tetap komitmen dengan yang ditandatangin pak Prabowo, yang kontrak politik di Ijtimak Ulama II itu ada, kami akan komit soal itu," kata Andre saat ditemui di Sanggar Prativi Building, Jalan Pasar Baru Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2019).
Setidaknya ada 17 pakta integritas yang ditandatangani Prabowo saat menghadiri Ijtimak Ulama II pada September 2018 lalu.
Dalam pakta integritas nomor 16, Prabowo akan menjamin kepulangan serta memulihkan hak-hak Habib Rizieq Shihab sebagai WNI apabila berhasil menjadi presiden RI periode 2019-2024.
Meskipun Prabowo tidak berhasil menjadi presiden, Andre memastikan kalau mantan Danjen Kopassus tersebut akan tetap memegang komitmen sesuai dengan kontrak politik itu.
"Baik kami di dalam atau di luar pemerintahan, Gerindra akan tetap berjuang mewujudkan kontrak politik itu," ujarnya.
Andre menambahkan bahwa komitmen Prabowo tersebut sudah dibuktikan dengan penangguhan yang diajukan baik olehnya maupun melalui Partai Gerindra untuk sejumlah ulama yang terseret kasus hukum. Belum lagi dengan beberapa tokoh yang juga ikut terseret ke dalam kasus hukum karena peristiwa rusuh 21-22 Mei 2019.
"Kalau ada ulama dan umat yang diberikan surat penangguhan yang jamin siapa? Gerindra dan Prabowo. Sekarang 21-22 sekarang lagi proses hukum yang siapin tim pengacara siapa? Gerindra," katanya.
"Jadi kami akan terus bersama ulama dan pendukung relawan. Pak Prabowo dan Gerindra tidak akan pernah meninggalkan pendukung dan relawan."
TERPOPULER
