Suara.com - Mati lampu massal selama berjam-jam (blackout) di separuh Pulau Jawa pada Minggu (4/8/2019) kemarin menyebabkan bencana terhadap perekonomian nasional dan kerugian pada konsumen dalam skala besar dan luas.
Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Ardiansyah Parman menyebut blackout ini juga berimbas buruk pada sektor pelayanan publik strategis seperti transportasi publik, telekomunikasi, sistem pembayaran dan jasa keuangan.
Menurutnya, sebagai perusahaan setrum plat merah, PT PLN (persero) menyadari betul adanya risiko beban jaringan sistem Jawa-Bali. Di mana pembangkit listrik terbesar berada di Jawa bagian Tengah dan Timur, sementara beban pemakaian terbesar berada di Jawa bagian Barat.
Hal itu, kata Parman, mengakibatkan beban jaringan transmisi sangat berat dan berisiko terjadi trip cukup besar. Karena beban daya yang ditransfer dari Jawa bagian Timur ke Jawa bagian Barat terlalu besar, apalagi kalau ada pembangkit di Barat yang trip seperti Minggu (4/8/2019) kemarin.
"Kondisi kemarin terjadi karena kegagalan transmisi dan juga turbin, namun apabila jaringan transmisinya handal, tidak perlu pemadaman. Sebetulnya di Pulau Jawa sekarag over-supply. Hanya saja sebagian besar pembangkit ada di Timur, sedangkan beban ada di Barat," ujar Parman melalui keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Senin (5/8/2019).
Parman menilai selain harus mengevaluasi dan memperbaiki kembali managemen risiko dan sistem kedaruratannya, PLN juga harus memulihkan kerugian yang menimpa puluhun juta konsumen termasuk para pelaku usaha yang terkena imbas blackout.
"Pemerintah juga harus mengevaluasi kembali sistem kelistrikan nasional yang sangat monopolistis dengan memberikan insentif kepada sistem jaringan listrik independen untuk mengurangi beban negara dan mendorong investasi infrastruktur kelistrikan swasta, terutama untuk sistem kelistrikan kawasan dan sistem kelistrikan dengan sumber daya terbarukan," ujar Parman.
Menurutnya, insiden blackout pada Minggu kemarin harus menjadi pembelajaran bagi PLN di mana sistem kelistrikan nasional harus diprioritaskan kepada beberapa pelayanan publik yang strategis semisal telekomunikasi.
"Bahwa sektor strategis seperti telekomunikasi, transportasi publik dan sistem pembayaran serta jasa keuangan harus dijadikan prioritas dalam sistem kelistrikan nasional, serta memiliki sistem catu daya cadangan yang memadai. Sehingga dapat mengurangi dampak ekonomi yang lebih besar dan luas," tandasnya.
TERPOPULER
