REGIONAL:
Suara.com - Politikus PKS Nasir Djamil menyoroti lamanya proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta. Kursi tersebut sudah lama kosong setelah ditinggalkan Sandiaga Uno yang saat itu maju sebagai Cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2019.
Nasir menilai ada pihak yang menghambat pengisian kursi DKI 2 yang seharusnya menjadi hak PKS. Partai Gerindra dan PKS merupakan partai pengusung Anies Baswedan - Sandiaga saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.
"Iya saya juga enggak tahu sepertinya ada upaya untuk membolak-balikan sesuatu yang sudah diatur, sesuatu yang sudah disepakati. Sepertinya ada kekuatan tertentu yang menghalang-halangi PKS menjadi wagub dampingi Anies," kata Nasir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/8/2019).
Ia menuturkan, kosongnya kursi wagub tersebut sangat berdampak pada performa Anies selaku Gubernur DKI yang tidak dapat berkonsentrasi penuh. Dampak merugikan lainnya juga berimbas bagi masyarajat DKI itu sendiri.
"Ini sangat disayangkan lho, yang disayangkan warga DKI karena tidak punya wagub yang bisa membantu upaya percepatan pembangunan di DKI, tidak pincang," kata Nasir.
Meski demikian, Nasir tidak menyebutkan pihak yang dimaksud menjadi penghalang PKS dalam menduduki kursi wagub DKI. Namun ia meminta kepada pengurus PKS di wilayah DKI Jakarta agar dapat segera menyelesaikan persoalan tersebut sebelum periode DPRD berganti.
"Kita sayangkan itu, sesalkan itu. Kita harapkan sumbatan dua komunikasi itu bisa dihilangkan. Kita harapkan juga pengurus PKS di DKI bisa berusaha membangun komunikasi politik yang ada di DPRD DKI sehingga hambatan atau kecenderungan menggagalkan ini bisa hilang," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Syarif, menyebut proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan molor dan diteruskan pembahsannya dengan anggota dewa nperiode 2019 - 2024. Syarif menganggap PKS selaku salah satu partai pengusung dua kandidat Wagub, menjadi penyebabnya.
Syarif mengatakan, PKS tidak handal melakukan lobi-lobi politik dengan partai lainnya untuk bisa menghadiri Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab). Akibatnya Rapimgab selaku tidak memenuhi syarat minimal kehadiran anggota alias tidak quorum.
"Sangat berpotensi (Rapat Paripurna) akan berlangsung setelah anggota DPRD yang baru. Saya kira ini terjadi karena PKS kurang optimal dalam melakukan pendekatan dan lobi-lobi," ujar Syarif saat dihubungi, Jumat (2/8/2019).
Saat ini proses pemilihan Wagub masih tertahan karena tata tertib (tatib) untuk rapat paripurna belum kunjung disahkan. Rapimgab untuk mengesahkan tatib tersebut kerap ditunda karena hanya dihadiri sedikit anggota DPRD Jakarta.
TERPOPULER