Untuk Atasi Isu Lingkungan, Jabar Kembangkan Sistem Informasi

Suara.com - Sesuai amanat UU No.32/ 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pemerintah baik pusat maupun daerah harus mengembangkan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam kepemimpinan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, amanat itu dijalankan lewat program Green Leadership dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan

Berbagai rencana aksi pembangunan, termasuk upaya penanganan kelestarian lingkungan, pun dilakukan melalui penerapan kolaborasi secara Pentahelix yang melibatkan Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media (ABCGM).

"Statemen politik kami saja sudah ada kata lingkungan dan berkelanjutan. Artinya, pembangunan yang kami lakukan besifat sustainable," kata Ridwan, saat menghadiri Presentasi dan Wawancara Penilaian Nirwasita Tantra 2019, di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019).

Menurut Emil, sapaan akrab Ridwan, isu lingkungan yang mencuat di Jabar adalah bagian dari dinamika luas wilayahnya, ditambah dinamika pergerakan 50 juta jiwa penduduk yang melakukan berbagai aktivitas.

Melalui analisis Driving Force, Pressure, State, Impact, dan Response ( DPSIR), isu lingkungan di Jabar memuat empat masalah utama, yakni perubahan tata ruang hutan dan lahan, sumber daya air permukaan, persampahan, dan pencemaran udara.

Isu lingkungan terkait perubahan tata guna lahan dan hutan memunculkan permasalahan, seperti terjadinya lahan kritis, erosi, banjir, dan longsor. Solusinya, dilakukan treatment pada tutupan lahan (land cover) dan tata guna lahan (land use).

Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar melakukan upaya penghijauan, pengelolaan kawasan lindung, hingga rehabilitasi hutan mangrove dengan dukungan penganggaran dan peraturan daerah.

Terkait fungsi lahan, Jabar juga punya program inovasi digital bertajuk 'Si Perut Laper' alias Sistem Informasi Peta Peruntukan Lahan Perkebunan. Lewat aplikasi ini, para pelaku pertanian dapat menyesuaikan jenis komoditas dengan kondisi lahan serta waktu penanaman hanya berkat informasi di gawai.

Emil berharap, link and match tersebut dapat meningkatkan jumlah produksi sekaligus melestarikan lingkungan. Sementara, isu ancaman sumber daya air permukaan dipengaruhi oleh laju pertumbuhan industri, yang membuat lingkungan terbebani oleh pencemaran limbah industri sehingga berimplikasi pada kesehatan masyarakat.

Isu ini direspons dengan sejumlah inovasi, seperti penegakan hukum lewat patroli sungai, pengawasan izin lingkungan, pemanfaatan limbah ternak, serta program Citarum Harum.

Infrastruktur soal air juga turut dikembangkan, diantaranya dengan menabung air lewat pembangunan tujuh waduk strategis baru di Jabar. waduk-waduk tersebut adalah Waduk Ciawi di Kabupaten Bogor, Waduk Sukamahi di Bogor, Waduk Kuningan di Kuningan, Waduk Cipanas yang mencakup Sumedang dan Indramayu, Waduk Sadawarna di Subang, Waduk Leuwikeris di Tasikmalaya, dan Waduk Matenggeng di Pangandaran.

Selain itu, ada program Properda atau Program Peringkat Kinerja Perusahaan Daerah, di mana perusahaan di Jabar akan mendapatkan peringkat berdasarkan dampak baik atau buruk ,yang diberikan perusahaan terhadap lingkungan.

"Perusahaan yang lebih memberi dampak buruk pada lingkungan tentu dapat sanksi, dan yang berwawasan lingkungan dapat apresiasi," kata Emil.

Soal persampahan, Emil berujar, isu ketiga ini merupakan efek samping dari pertumbuhan penduduk yang tinggi dan diperburuk oleh sistem pengolahan sampah yang belum optimal.