Suara.com - Pentolan FPI Rizieq Shihab kembali mengirimkan tudingan kepada pemerintah Indonesia. Kali ini, Rizieq menuding pemerintah mengintervensi Kerajaan Arab Saudi untuk mempersulit kehidupan dirinya dan keluarga di Mekkah.
Tudingan itu dilontarkan Rizieq melalui pesan video yang disiarkan dari akun YouTube Front TV, Sabtu (24/8/2019). Video itu sendiri dibuat untuk memeriahkan HUT ke-21 FPI yang digelar di Stadion Rawa Badak, Koja, Jakarta Utara.
"Fakta pemerintah Saudi selama ini hanya terpaksa mencekal saya. Itu untuk menjaga hubungan bilateral antara Indonesia – Saudi, sekaligus memberi keamanan kepada saya dan keluarga,” kata Rizieq.
Ia mengklaim, sudah mendapat surat cekal dari Kerajaan Arab Saudi. Tapi, dalam surat cekal itu ditulis alasannya adalah keamanan.
“Jadi karena alasan keamanan, bukan pelanggaran keimigrasian, baik perdata maupun pidana di Saudi,” tukasnya.
Meski dicekal, Rizieq mengklaim dia dan keluarganya hidup baik-baik saja selama 2,5 tahun terakhir di Mekkah.
“Walau 2,5 tahun ini saya overstay dan dicekal, Saudi tak pernah mengganggu saya ataupun keluarga,” klaimnya lagi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan tidak ada upaya pencekalan dari pemerintah terkait kepulangan Rizieq Shihab dari Arab Saudi ke Indonesia.
Wiranto menegaskan, Rizieq Shihab tidak bisa pulang lantaran terkait kasus hukum izin tinggal di Arab Saudi yang melebihi batas atau overstay.
"Kalau ada berita-berita yang bersangkutan ditangkal untuk masuk ke Indonesia, tidak ada. Yang bersangkutan direkayasa untuk tidak kembali ke Indonesia, tidak ada," kata Wiranto di Gedung Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2019).
Menurut Wiranto, Rizieq Shihab tertahan dan tidak bisa pulang ke Indonesia lantaran tersangkut kasus hukum di pemerintahan Arab Saudi karena izin tinggalnya yang melebihi batas atau overstay.
Pemerintah Arab Saudi sendiri telah meminta pertanggungjawaban kepada Rizieq Shihab untuk membayar denda sebesar Rp 110 juta.
"Yang bersangkutan masih menghadapi problem pribadi dengan tinggalnya di Arab Saudi yang melebihi batas waktu overstay. Sehingga ada tuntutan pemerintah di sana pada pribadi yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan overstay-nya itu," ujar Wiranto.
TERPOPULER
