Suara.com - Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (Safenet) menilai, penutupan akses internet di Papua berdampak pada persoalan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan di sana.
"Terlalu fokus pada persoalan keamanan , tapi tidak memperhatikan persoalan yang muncul saat internet dimatikan," tegas Direktur Eksekutif Safenet Damar Juniarto kepada Jatimnet.com—jaringan Suara.com, Jumat (30/8/2019).
Salah satu yang terdampak adalah persoalan usaha mikro kecil dan menengah berbasis dalam jaringan (daring) yang lumpuh akibat pembatasan tersebut.
"Perusahaan bisnis terutama yang berbasis digital sangat terdampak, terutama yang berkaitan dengan lalu lintas dokumen yang harus dikirim lewat surat elektronik atau email," ungkap Damar.
Selain itu di sektor pendidikan, pihaknya menyebut pelayanan administrasi registrasi mahasiswa di sejumlah kampus di Papua terhambat.
"Mahasiswa banyak yang mendaftar di Universitas Terbuka (UT). Saat ini adalah masa registrasi. Akibat dari pemblokiran internet adalah mereka tidak bisa mengirim data," jelasnya.
Damar menyebut pula layanan BPJS Kesehatan tidak dapat diakses seperti biasanya, warga yang berobat harus bayar tunai walaupun sudah ditanggung. "Akses BPJS dan transaksi melalui ATM terputus," tegasnya.
Ia menuturkan, pemutusan akses Internet di Papua bukanlah solusi untuk menyelesaikan masalah. Ia mencontohkan studi yang dilakukan di India Februari 2019, dengan melakukan pemblokiran internet, kekerasan semakin meningkat dan dampak riil masyarakat semakin meluas.
"Alasannya, pelaku kekerasan akan merasa bebas bergerak tanpa pengawasan. Sementara masyarakat yang seharusnya bisa menghindar dari konflik justru tidak bisa karena kurang informasi," tambahnya.
