Kemenlu: Tak Ada Dasar Minta PBB Ikut Campur Kerusuhan Papua

Suara.com - Tokoh kemerdekaan Papua sekaligus Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ikut mengintervensi kerusuhan bergejolak di Papua karena dipicu aksi rasial di Malang dan Surabaya.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan tidak ada dasar untuk meminta kepada PBB ikut turun tangan dalam insiden kerusuhan di Papua.

"Tidak ada dasar bagi permintaan tersebut (PBB mengintevensi kerusuhan Papua)," ujar Faizasyah saat dikonfirmasi Suara.com, Jumat (30/8/2019).

Alasannya, Faizasyah menyebut situasi keamanan di Papua masih merupakan kewenangan pemerintah Indonesia. 

"Pemerintah berkewenangan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban," katanya.

Sebelumnya, Benny Wenda mendesak PBB untuk ikut turun tangan terkait aksi kerusuhan yang kini masih terjadi di Papua. 

Menurut Wenda, saat ini, orang-orang West Papua menempati gedung Parlemen dan Gubernur di Jayapura, ibukota West Papua.

Listrik dan layanan internet telah terputus dan 300 tambahan polisi Brimob telah dikerahkan. Rekaman video yang beredar di media sosial menunjukkan gas air mata digunakan pada demonstran.

Informasi terbaru mengindikasikan adanya kemungkinan konflik horizontal antar warga di West Papua.

"Orang-orang West Papua membutuhkan perhatian internasional yang mendesak. Saya meminta kepada semua pemerintah dunia, anggota parlemen dan media untuk memantau West Papua agar tidak terjadi pertumpahan darah," tulis Benny Wenda dalam keterangan persnya, Jumat (30/8/2019).

Di Deiyai, enam orang West Papua ditembak pada hari Rabu dan setidaknya 15 orang West Papua ditembak dengan peluru karet di Jayapura. Akan ada lebih banyak pertumpahan darah kecuali dunia memperhatikan apa yang sedang terjadi di West Papua.

"Orang-orang West Papua tidak lagi takut. Mereka berbaris mengibarkan bendera Bintang Kejora. Semua peristiwa dalam dua minggu terakhir saling terkait: rasisme, demonstrasi dan pembunuhan, keinginan untuk menentukan nasib sendiri," lanjut Benny Wenda.

Lanjut Wenda, sementara orang-orang dan para pemimpin Pasifik mengutuk pelanggaran hak asasi manusia di West Papua dan menyerukan Komisaris Tinggi PBB untuk mengunjungi Papua, di Surabaya, siswa Papua mengalami tindakan rasisme ekstrem yang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari orang Papua di bawah pemerintahan kolonial, yang disebut ‘monyet’ dan ‘babi’ oleh militer Indonesia dan milisi yang didukung negara.

“Ini adalah situasi darurat di West Papua hari ini dan semuanya menjadi semakin buruk. Kami sangat membutuhkan PBB untuk campur tangan. Kami menghimbau Melanesian Spearhead Group (MSG), Forum Kepulauan Pasifik (PIF), Uni Afrika (AU), Uni Eropa (UE) dan semua komunitas internasional untuk segera mengambil tindakan mencegah pembantaian lebih lanjut,” ujar Wenda.

Ditambahkannya, dengan terputusnya jalur internet dan telepon dan puluhan ribu posting media sosial, dunia harus melakukan apa saja untuk mengungkapkan situasi West Papua saat ini. Jika dunia berhenti memandang, kemungkinan pemerintah Indonesia akan melakukan tindakan keras, seperti yang terjadi di Timor Timur dan di West Papua pada tahun 1969, 1977-8, 1998, 2001, 2014.