Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyinggung sejumlah mantan aktivis yang kini bekerja di lingkungan Istana karena tak bersuara saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui revisi UU KPK.
Salah satu yang disinggung adalah Fadjroel Rachman. Dia mengatakan kalau pendapat dirinya sudah disampaikan oleh Jokowi.
Fadjroel yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama perusahaan BUMN PT Adhi Karya (Persero) Tbk menyampaikan terima kasih kepada ICW. Kemudian Fadjroel mengatakan selama ini pihaknya juga berkomunikasi dengan Jokowi terkait dengan revisi UU KPK.
"Terima kasih dan semuanya pesannya, kita coba komunikasikan dengan pak presiden, kan sudah keluar tadi semua pernyataannya dari pak Jokowi, ya itulah jawabannya," kata Fadjroel saat dihubungi Suara.com, Jumat (13/9/2019).
Ketika ditanya lebih lanjut soal pandangannya terhadap revisi UU KPK, Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden itu menjelaskan bahwa dirinya adalah orang yang bekerja untuk Jokowi. Oleh karena itu, ia menjadi salah satu pihak yang menyetujui dengan adanya revisi UU KPK.
"Saya kan presidensial man, orangnya pak Jokowi jadi saya tentu mengikuti apa yang sudah didiskusikan bersama-sama artinya pak Jokowi dan kami sebagai orang-orang yang dimintai pendapat biasanya gitu, ya, sepakat dengan apa yang disampaikan pak Jokowi," tandasnya.
Bak orang hilang, ICW membuat sebuah konten dengan memasang wajah Fadjroel lengkap dengan kata 'DICARI'. ICW dalam akun Instagramnya @sahabaticw pada Kamis (12/9/2019) menilai kalau Fadjroel menjadi salah satu orang yang senyap ketika KPK dinilai sedang dilemahkan melalui revisi UU KPK.
Selain nama Fadjroel, ICW juga menyinggung nama-nama mantan aktivis lainnya yang kini berada di lingkaran Istana. Sebut saja Koordinator Staff Khusus Presiden Ifdhal Kasim, Alexander Lay, Anggota Dewan Komisaris Pertamina, Teten Masduki, Deputi V Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani, dan Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi SP.
Baca Juga: Irjen Firli Jadi Ketua KPK, Marwata: Plus Minusnya Sudah Disampaikan
