Provokasi Mahasiswa Turunkan Jokowi, Video Diduga Anggota DPRD Sumbar Viral

Suara.com - Seorang anggota DPRD Sumatra Barat (Sumbar) diduga melakukan provokasi terhadap para mahasiswa untuk melengserkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Aksinya tersebut terekam kamera, lalu videonya diunggah akun @zahranotzaraa, Rabu (25/9/2019), dan kini telah viral di Twitter.

Pengunggah mengatakan, video itu ia dapat dari unggahan Instagram story temannya di ruang sidang DPRD Sumbar.

Terdengar sang pejabat menyerukan, "Buat surat rekomendasi turunkan Presiden Jokowi, berani enggak?"

"Berani!" jawab para mahasiswa di dalam ruangan sambil mengepalkan tangan, menirukan gestur politikus itu.

Seruan tanya-jawab itu kemudian diulang hingga suasana ruang sidang heboh.

Namun kemudian seorang mahasiswa yang mengenakan jaket hitam mengambil salah satu pengeras suara di atas meja.

Tampak ia berdiri di dekat kamera yang merekam kejadian itu. Ia lalu sedikit membungkukkan badan untuk meraih mikrofon.

"Kawan-kawan, kawan-kawan, kawan kawan!" teriaknya, membuat kegaduhan seketika meredam.

Dia memperingatkan rekan-rekan mahasiswanya supaya tak termakan provokasi, kemudian menghardik anggota DPRD tadi.

"Ingat apa tujuan kita di sini! Jangan terprovokasi! Apa tuntutan kita? Tidak ada 'turunkan Jokowi'," teriak laki-laki itu pada teman-temannya.

Kemudian ia berbalik arah, menengok ke sang anggota DPRD, dan menasihatinya.

"Bapak. Bapak jangan menggiring opini kita. Sebentar, Pak, izinkan saya bicara. Bapak dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat!" ucapnya sambil menunjuk-nunjuk pejabat yang memprovokasi.

"Bapak harus mewakilkan suara ini... Apakah suara ini kurang, mewakili suara rakyat? Jangan giring opini!" bentak mahasiswa itu.

Salut dan pujian pun dihujankan warganet untuk mahasiswa yang belum diketahui identitasnya itu, karena berani menolak dijadikan pion demi kepentingan politik pihak tertentu.

Video ini juga dibagikan sutradara Joko Anwar di Twitter, disertai cuitan, "Who the hell is this DPR guy? Ada yang tahu namanya?"

Aksi demonstrasi kembali digelar di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019). Demonstrasi ini merupakan aksi lanjutan yang digelar sehari sebelumnya di lokasi yang sama.

Tujuh poin menjadi tuntutan massa aksi. Di antaranya menolak RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan dan RUU Ketenegakerjaan. Lalu mendesak pembatalan UU KPK dan UU SDA. Massa juga menuntut agar RUU PKS dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Selain itu, pimpinan KPK terpilih juga diminta agar dibatalkan statusnya karena dianggap bermasalah. Pihak TNI dan Polri juga diminta agar tidak menduduki jabatan sipil.

Massa juga mendesak penghentian kriminalisasi aktivis. Ada juga tuntutan mengenai karhutla di beberapa wilayah. Pihak pembakar hutan diminta agar segera dipidanakan dan dicabut izinnya.

Terkait kemanusiaan, massa meminta agar pelanggaran HAM dituntaskan, pelanggar dari lingkup pejabat ditindak dan hak-hak korban dipulihkan.