Suara.com - Anggota DRPD Jakarta dari fraksi PSI, William Aditya Sarana, mengungkap adanya kenaikan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) pembantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya, anggarannya meningkat secara signifikan tiap tahunnya.
Sejak bertugas di Komisi A DPRD bidang pemerintahan, William mengaku telah memeriksa Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) DKI. Hasilnya ia menemukan nilai yang cukup besar untuk TGUPP.
Pada awal pembentukannya, TGUPP hanya memiliki anggaran Rp 1 miliar. Namun jumlah meningkat pada 2019 menjadi Rp 18,99 miliar dan akan meningkat pada 2020 menjadi Rp 26,5 miliar.
"Kalau enggak salah 2016 itu Rp 1 miliar, sekarang mau ke Rp 26 miliar. Ini sangat pemborosan anggaran," ujar William di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019).
Wiliam mengatakan, uang tersebut digunakan TGUPP untuk mengerjakan 40 dokumen proyek Pemprov DKI yang ditargetkan. Setiap dokumen, kata William, bernilai 500 juta.
"Kalau enghak salah target kan 40 dokumen. Jadi kalau dihitung-hitung, dengan anggaran Rp 29 miliar, sekitar 500 juta per dokumen," jelasnya.
Meski demikian, William menyebut DPRD Jakarta kesulitan mengawasi penggunaan uang TGUPP. Pasalnya, TGUPP bukan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Makanya dilemanya di sini, sudah anggaran besar, hasil enggak ada, kita enggak bisa mengawasi, akhirnya bisa jadi TGUPP, jadi bagi-bagi kursi jabatan saja," pungkasnya.
Baca Juga: Dorong Pendidikan Sejak Dini, Anies Resmikan 32 Paud Negeri
