Suara.com - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI masih lamban dalam pembangunan septic tank. Terutama untuk kawasan pinggir kali yang padat permukiman penduduk.
Masalah sanitasi di Ibu Kota ini kembali mencuat baru-baru ini lewat berita bahwa ada sebagian warga di Jakarta Barat belum memiliki septic tank.
"Pemerintah DKI katanya sudah ada rencana program pembangunan septic tank untuk warga, dan ini sangat lambat. Seharusnya dilakukan sejak lama dan bertahap," ujar Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi, saat diwawancara, Selasa (8/10/2019).
Menurutnya, sejak sungai-sungai di Jakarta terus mengalami pencemaran oleh aktivitas industri, aktivitas masyarakat di sungai menjadi persoalan serius. Aktivitas pencemaran oleh industri terjadi sejak lama, termasuk yang berasal dari wilayah sekitar Jakarta. Seharusnya Pemprov DKI sudah mengambil langkah serius menangani masalah ini.
"Sungai Jakarta memang harus dipulihkan, namun harus disusun peta jalannya karena sumber-sumber pencemaran sungai Jakarta cukup kompleks," jelasnya.
Pemprov DKI Jakarta berencana untuk merehabilitasi septic tank milik warga sebesar Rp 1 milliar di tahun 2020. Anggaran subsidi tersebut diambil dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) yang dikucurkan ke BUMD DKI, PD PAL Jaya. Kendati begitu perkembangannya masih belum terlihat.
"Setahu kami, dari pemberitaan yang ada sudah, dimasukan untuk anggaran tahun ini sehingga belum bisa dilihat untuk kemajuannya," ucap Tubagus.
Kondisi permukiman padat penduduk di Jakarta Barat menjadi buah bibir belakangan ini. Tercatat ada 21 rumah yang tak punya septic tank. Lokasi tepatnya di RT 15 RW 17, Tanjung Duren Utara, Petamburan, Jakarta Barat. Walhasil, kotoran dari jamban dibuang langsung melalui saluran ke kali sekitar permukiman.
Baca Juga: Hendak Ditanya soal Sanitasi, Wali Kota Jakbar Marah-marah ke Wartawan
