Suara.com - Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief parah KPK tidak lagi dilibatkan dalam menyaring calon menteri kabinet Jokowi - Maruf Amin. Jokowi belum memikirkan untuk meminta pandangan KPK terkait rekam jejak menteri kabinet kerja jilid II Periode 2019-2024.
Menurut Laode, Jokowi mungkin memiliki pandangan sendiri terkait menteri-menteri yang akan bekerja untuk pemerintahan ke depan.
"Kami tidak diikutkan tetapi kami berharap bahwa yang ditunjuk oleh presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus, dari segi integritas tidak tercela," kata Laode di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2019).
Laode pun hanya berharap Jokowi benar-benar cermat dalam memilih menteri yang benar -benar bebas dari korupsi.
"Kami berharap bahwa memilih yang betul-betul bersih, integritas yang baik dan profesional di bidangnya yang dia akan kerjakan," ujar Laode
Menurut Laode, semua yang ditentukan Jokowi dalam penyusunan menteri adalah hak preogratifnya sebagai presiden. Meski, apakah nantinya akan ada menteri yang terjerat korupsi kedepannya. Itu bukan kesalahan presiden bila tak melibatkan KPK dalam rekam jejak tersebut.
"Itu hak prerogatif Presiden. Bila dimintai kami akan berikan masukan kalau tidak, tidak apa-apa. Bahwa itu saja kami berharap bahwa beliau cukup paham untuk mengetahui mana calon menteri yang mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak," tutup Laode.
