Suara.com - Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Hikmahanto Juwana dikabarkan masuk bursa kandidat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dalam Kabinet Kerja jilid II Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Lahir di Jakarta pada 23 November 1965, Hikmahanto menjalani pendidikan SD dan SMP di luar negeri, yaitu Kamboja dan Singapura, karena ia harus ikut ayahnya berpindah-pindah negara.
Profesi ayahnya sebagai diplomat itu kemudian menjadi cita-cita Hikmahanto selain dosen.
Seiring berjalannya waktu, setelah kembali ke Indonesia dan melanjutkan SMA, lalu kuliah di UI, panggilan jiwa Hikmahanto rupanya cenderung mengarah pada bidang hukum, hingga gelar profesor disematkan pada namanya.
Saat dinobatkan sebagai guru besar, Hikmahanto menjadi yang termuda yang mendapat gelar tersebut dalam sejarah FH UI. Kala itu Hikmahanto berusia 36 tahun.
Ketekunan Hikmahanto mengejar cita-cita lantas membawanya lebih dekat pada tugas-tugas yang lebih menantang.
Sengketa hukum Indonesia dengan dunia internasional bukan lagi barang asing untuk Hikmahanto. Ia bahkan pernah menjadi diutus secara khusus oleh presiden RI ke Swedia terkait Proses Hukum tokoh pendiri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Hasan di Tiro.
Dirinya juga tergabung dalam ASEAN Law Association dan menjadi bagian dari tim sembilan yang dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2015 untuk mendamaikan Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Keluarga
Istri: Nenden H Juwana
Anak: Ogi Pratama Juwana, Tannia Meisa Juwana, dan Afira Diara Juwana
Pendidikan
Sekolah Indonesia-Phnom Penh, Kamboja (1973)
Sekolah Indonesia-Singapura, Singapura (1978)
SMA Negeri 6, Jakarta (1983)
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta (1987)
Master of Law (LLM) Keio University, Jepang (1992)
Doctor of Philosophy (PhD) University of Nottingham, Inggris (1997)
Riwayat karier
Asisten pengacara Kantor Pengacara OC Kaligis, SH & Associates (1986-1987)
Staf Sekretariat Pimpinan FH UI (1987-1988)
Dosen FH UI (1988-sekarang)
Anggota Dewan Redaksi Majalah Hukum dan Pembangunan (1992-)
Staf peneliti Pusat Studi Wawasan Nusantara (1992-1993)
Editor tamu Majalah NIPPON, Center for Japanese Studies (1995-)
Konsultan Hukum Law Firm Lubis Ganie Surowidjojo (1994-1997)
Asisten urusan Hak Atas Kekayaan Intelektual pada Asisten Menko Ekuin III Kantor Menko Perekonomian (1999-2000)
Staf Ahli Kantor Menko Perekonomian (2000-2001)
Guru Besar Hukum Internasional FH UI (2001-sekarang)
Dekan FH UI (2004-2008)
Penyunting tamu Jurnal Ilmiah Hukum Amanna Gappa (2007-)
Anggota Komite Hukum Kementerian Negara BUMN (2008-)
Komisaris independen PT Aneka Tambang Tbk (2009-)
Anggota Mekanisme Penyelesaian Sengketa ASEAN (2009-)
Anggota Tim 8 yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menyelidiki makelar kasus (markus) (2009)
Tim pakar hukum Kementerian Pertahanan RI (2010-)
Arbiter Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) (2010-)
Komisaris independen PT Unilever Tbk (2011-)
Dosen FH Universitas Tangerang (2014-)
Tim pengkaji permasalahan hukum BUMN (penguat hukum perdata) Kementerian Negara BUMN (2015-sekarang)
Sekretaris Tim Independen Penyelesaian Konflik Polri-KPK (2015)
TERPOPULER
