Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Daulay mempertanyakan ihwal pernyataan Presiden Joko Widodo yang mau menyederhanakan struktur birokrasi lewat pidatonya seusai kembali dilantik menjadi presiden periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019.
Menurutnya, ucapan itu sangat kontras dengan keputusan Jokowi yang resmi melantik 12 wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju, siang tadi.
"Kita mendengar ada 12 (nama) yang sedang diperkenalkan di Istana untuk menjadi wakil menteri. Pertanyaannya apakah ini tidak bertentangan atau kontradiktif dengan gagasan presiden untuk memangkas birokrasi di pemerintahan itu tadi?” kata Saleh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).
Menurutnya, renacana Jokowi memangkas birokrasi merupakan pilihan tepat. Namun hal tersebut justru tak diperlihatkan Jokowi karena melantik 12 wakil menteri.
"Presiden mengatakan bahwa akan melakukan reformasi birokrasi yang luar biasa, menurut saya kalau itu dilakukan itu terobosan besar yaitu dengan memangkas eselon III dan IV. Jadi nanti akan disisakan hanya eselon I dan II. Itu sebetulnya satu langkah yang progresif dan saya kira perlu dicoba,” ujarnya.
Diketahui, dalam pidato perdana usai silantik Jokowi menyampaikan janji-janjinya untuk lima tahun kepemimpinan. Salah satunya ialah untuk menyederhanakan birokrasi.
“Penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas,” kata Jokowi.
"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," ujarnya.
TERPOPULER
