Suara.com - Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok buka suara soal sistem e-budgeting yang sebelumnya disinggung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
E-Budgeting merupakan sistem penyusunan anggaran terkomputerisasi yang dicetuskan Joko Widodo (Jokowi) dan Ahok saat menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Sistem itu dikaitkan dengan kontroversi RAPBD 2020 DKI Jakarta, yang memuat usulan pengadaan barang bernilai fantastis.
Melalui jejaring sosial Twitter pribadinya, Ahok menegaskan, e-budgeting mestinya masih bisa berjalan dengan baik selama tidak ada tindakan nakal dari oknum tak bertanggung jawab.
"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark-up apalagi maling," cuit Ahok, Kamis (31/10/2019).
Lebih lanjut, Ahok mengaitkan hal itu dengan kasus korupsi. Baginya, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang di pemerintahan, perlu adanya transparansi.
"Untuk mencegah korupsi hanya ada satu kaya: transparansi," sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, Anies Baswedan menyebut kontroversi RAPBD 2020 bersumber dari sistem e-budgeting.
Anies menjelaskan, dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), pihaknya hanya merencanakan sampai kegiatan dan jumlah anggaran.
Baca Juga: Mundur dari PNS, UAS 2 Kali Mangkir Panggilan Rektor UIN Suska
Sementara, sistem e-budgeting mengharuskan pihaknya mencantumkan komponen kegiatan.
Anies menganggap sistem digital ini tidak sepenuhnya otomatis. Padahal, untuk melakukan verifikasi rencana anggaran perlu dilakukan secara manual.
"Ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual, sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan jadi begini," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).
Karena harus manual, Anies menyebut, banyak anak buahnya yang memasukkan nama komponen kegiatan seadanya karena belum dibahas.
