Suara.com - Pemerintah, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang akan melibatkan semua pihak, termasuk swasta untuk meningkatkan pemanfaatan tata ruang di Indonesia.
Hal tersebut dilakukan untuk mendengarkan masukan dan inovasi dari semua pihak, agar pemanfaatan tata ruang di Indonesia bisa berjalan dengan baik.
“Kementerian ATR berkomitmen untuk memperkuat tugas hilir ini melalui pengendalian, penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dan tanah terlantar, salah satunya dengan melakukan kordinasi dengan semua pihak,” Wakil Menteri ATR/BPN, Surya Tjandra, saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2019).
Surya mengungkapkan, pihak swasta saat ini memiliki kemampuan finansial yang sangat mumpuni untuk pemanfaatan tata ruang.
“Agar berjalan lebih efisien, sudah menjadi tugas negara sebagai fasilitator untuk menampung aspirasi dan pendapat dari kalangan masyarakat termasuk didalamnya pihak swasta,” ujarnya.
Tak hanya swasta, Kementerian ATR/BPN juga akan libatkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pemanfaatan tata ruang. Surya mengatakan, pemanfaatan tata ruang bukan hanya sekadar soal inovasi, tetapi juga ada masyarakat yang tinggal di dalamnya.
"Melalui redistribusi tanah, kami juga melibatkan pemda dan masyarakat agar tanah terlantar dapat dimanfaatkan tata ruangnua secara ekonomis. Tanpa perlu lagi ada perampasan tanah dan terus memberikan asistensi kepada masyarakat," katanya.
