Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk mengawal implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) sehingga tepat sasaran.
Jokowi tak ingin ada yang putus sekolah karena masalah biaya pendidikan.
"Saya minta implementasi penyaluran kartu Indonesia pintar, dan KIP kuliah dan program-program beasiswa agar dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tepat sasaran jangan sampai mereka yang ada yang putus sekolah karena urusan biaya pendidikan," ujar Jokowi dalam rapat terbatas program pendidikan dan beasiswa di kantor Presiden Jakarta, Selasa (12/11/2019).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kembali menekankan pentingnya pembenahan sistem pendidikan. Sehingga mampu merespon perubahan yang berjalan sangat cepatnya agar lebih fleksibel dan adaptif dengan perubahan dunia yang dialami.
Tak hanya itu, Jokowi juga meminta agar Mendikbud melakukan langkah-langkah terobosan yang cepat dengan memanfaatkan infrastruktur dan kemajuan teknologi yang ada.
"Sehingga perwujudan dari pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang bisa menjangkau rentang geografis negara yang sangat luas betul-betul bisa laksanakan karena mencakup 17 ribu pulau dan 300.000 sekolah yang ada yang kita miliki," ucap Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi juga memerintahkan agar gedung-gedung sekolah yang rusak baik SD hingga sekolah menengah untuk direhabilitasi. Sebab hal tersebut bisa membahayakan anak-anak yang sedang mengikuti kegiatan belajar.
"Walaupun ini adalah wilayah ranah kewenangan daerah dan mestinya harus menjadi fokus perhatian pemda. Namun saya minta ada skema program bersama antara pusat dan daerah dalam melakukan percepatan rehabilitasi gedung-gedung yang rusak, baik rusak sedang maupun rusak ringan," tandasnya.
Baca Juga: Contoh AS, Prabowo Mau Ajak Mendikbud Nadiem Makarim Urus Pertahanan
