Suara.com - Banyak kader Partai Bulan Bintang (PBB) yang resah lantaran belum ada satupun perwakilan dari partai yang diketuai Yusril Ihza Mahendra dipanggil Presiden Jokowi untuk dilibatkan di pemerintahan.
Terkait itu, Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menilai soal jatah kursi di pemerintahan menjadi hak Presiden Jokowi.
"Itu urusan prerogatif presiden," kata Masinton di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).
Saat ditanya terkait kontribusi PBB selama kampanye pemenangan Jokowi-Maruf Amin di Pemilihan Presiden 2019, Masinton mengatakan sama dengan partai politik pengusung dan pendukung yang lain.
"Kita bagus saja...," tandasnya.
Untuk diketahui, Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Sukmo Harsono, mengatakan banyak kader partai yang diketuai Yusril Ihza Mahendra resah karena belum ada kepastian keterlibatan PBB di dalam pemerintahan.
Pernyataan itu sekaligus menyinggung pemerintahan Jokowi yang tidak melibatkan kader PBB di pemerintahan. Mengingat PBB merupakan salah satu pendukung pasangan Jokowi -Ma'ruf di Pilpres 2019 lalu.
"Dalam beberapa hari ini kader PBB di semua tingkatan resah akan nasib partai pasca penetapan susunan Kabinet baik menteri dan wakil menteri. Mereka banyak mendapat pertanyaan dari konstituen dan umat Islam yang mendukung PBB," kata Sukmo Harsono, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (20/11/2019).
Baca Juga: Rekrut Milenial, Putri Tanjung Kabarnya Mau Diangkat Jokowi jadi Stafsus
