Suara.com - Sejarawan dan budayawan Betawi, Ridwan Saidi menyatakan tak pecaya jika kawasan Taman Ismail Marzuki akan dibangun hotel mewah berbintang 5. Sebelum hal itu dinyatakan sendiri oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan.
Sebelumnya Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Pariwisata dan Kebudayaan, Dadang Solihin, membenarkan rencana tersebut. Tapi Ridwan Saidi meyakini hal itu tidak benar kecuali Gubernur Anies Baswedan sendiri yang menyatakannya.
"Iya, itu enggak berwenang dong, kecuali Gubernur Anies sendiri. Kalau pejabat lain enggak berwenang ngomong begitu," ujar Ridwan saat dihubungi Ayojakarta, Senin (25/11/2019).
Ridwan menyebut, pernyataan Dadang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
"Pertama, tanahnya mana? Kecuali seluruh tanah dipakai, tapi enggak mungkin. Ngawur tuh orang (Dadang), enggak ada logikanya," sambungnya.
Ridwan amat tidak percaya Anies dengan kemampuan intelektualitasnya mengizinkan pembangunan hotel bintang lima di kawasan TIM yang merupakan kawasan seni dan budaya.
"Nggak mungkinlah Pak Anies mengiyakan (pembangunan hotel), kan dia seorang intelektual jadi enggak mungkin. Dadang ngawur saja bicara," ucap budayawan yang akrab disapa Babe ini.
Pria sepuh kelahiran Jakarta 2 Juli 1942 ini mengatakan dirinya akan sangat marah bila pembangunan hotel dilakukan di kawasan TIM.
"Enggak bisa (dibangun). Jakarta memerlukan pembangunan yang beradab," tegasnya.
Sejak Sabtu lalu (23/11/2019) viral video berjudul “Begini cara staf Anies Baswedan sosialisasi tentang renovasi TIM di hadapan seniman senior, pakai cara arogan,” yang diposting di Facebook oleh akun Humor Politik pukul 13.56 WIB. Deputi Gubernur DKI, Dadang Solihin, mengaku dirinya yang ada di dalam video tersebut.
Namia ia membantah terlibat cekcok dengan para seniman karena saat itu dirinya sedang sakit tenggorokan. Kala itu ia diundang hadir dalam diskusi bertajuk "PJK-TIM mau dibawa ke mana?", tepatnya pada Rabu (20/11/2019).
Sejumlah seniman dalam video itu tampak emosional tidak terima adanya pembangunan hotel di kawasan TIM. Dadang juga membenarkan ada para seniman yang geram dan menolak pembangunan hotel di kawasan yang diresmikan Gubenur Ali Sadikin pada 10 November 1968 itu.
"Iya, kalau yang hadir di situ menolak, menolaknya itu sebetulnya mereka menanyakan kenapa tidak diajak ngomong dulu, lalu mengapa pengelolaanya ke PT Jakarta Propertindo (Jakpro)," jelas Dadang saat dihubungi wartawan, Minggu (24/11/2019).
TERPOPULER
