Megawati Persilakan Pendukung Khilafah Temui Fraksi PDIP di DPR

Suara.com - Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri mempersilakan pihak-pihak yang ingin mendirikan khilafah di Indonesia untuk berdiskusi dengan fraksi PDI Perjuangan di DPR RI.

Hal ini dikatakan Megawati yang juga Ketua UmuM PDI Perjuangan saat memberikan sambutan di acara Presidential Lecture Internalisasi dan Pembumian Pancasila di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

"Bagi mereka yang sangat berkeinginan untuk mendirikan yang namanya khilafah, boleh ke DPR. Kami dengarkan itu. Opo toh karepe?," ujar Megawati.

Megawati menegaskan, partainya di DPR membuka membuka diri untuk berdiskusi kepada mereka -mereka yang mendukung khilafah. Apalagi ketua DPR saat ini berasal dari kader PDIP, yakni Puan Maharani.

Dalam kesempatan ini Megawati juga berharap Partai Gerindra yang diketuai Prabowo Subianto juga bisa terbuka dengan kelompok tersebut.

"Kami Fraksi PDI Perjuangan itu membuka diri, mari datang ke fraksi kami, dan mungkin mas Prabowo juga bisa di dalam fraksinya, buka diri ya pak," ucap dia.

Presiden ke-lima itu pun mempertanyakan sosok khalifah yang memimpin dan bagaimana cara memimpinnya.

"Pertanyaannya, khalifahnya itu sopo? Kalau saya baca-baca soal khilafah itu adalah sebuah, seperti nation tanpa border. Lalu bagaimana ya memilih khalifah nya? Khalifah nya lalu dari mana?," kata Megawati.

Megawati mengatakan hingga saat ini pendukung khilafah tidak ada yang menemui fraksinya di DPR. Padahal fraksinya sudah menunggu kedatangan para pendukung khilafah untuk berdiskusi.

"Enggak ada yang datang ke DPR bicara. Saya sudah nunggu-nunggu, bukan saya, nanti yang hadapi anak buah saya. Supaya enak gitu lho. Pantes oh ini mau merubah negara kita tercinta ini," katanya.

Dalam acara tersebut hadir Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PMK Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Srh Mulyani dan sejumlah menteri kabinet.