Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang gencar menagih pembayaran dari penunggak pajak. Sampai akhir tahun 2019, 1500 kendaraan bermotor masih menunggak pajak.
Kepala Humas Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Mulyo Sasungko mengatakan pihaknya sudah menagih pajak dari pemilik kendaraan yang sudah terdata.
Saat ini, kata Mulyo, tinggal 1100 kendaraan dari yang sudah terdata yang menunggak pajak di Jakarta.
"Sebenarnya dari total data awal per september itu ada 1500-an ini, kan tiap hari kami update dengan cara razia. Tadi terakhir tinggal 1100-an lah yang belum kita identifikasi," ujar Mulyo saat dihubungi, Jumat (6/12/2019).
Menurutnya nilai pajak yang ditunggak oleh 1100 kendaraan itu mencapai Rp 37 miliar. Mulyo menyatakan pihaknya sedang melakukan penertiban dengan cara door to door.
"Potensi penerimaannya sekitar Rp 37 M yang belum bayar tadi ya. Yang sudah membayar sekitar Rp 13 M," katanya.
Ia menjelaskan, dalam melakukan penertiban pajak kendaraan bermotor, petugas merasa kesulitan karena objek tergolong sebagai barang yang bergerak. Sehingga kendaraan itu sulit dilacak keberadaannya.
"Ya kalau jenis objeknya sendiri kalau kendaraan mobile ya bergerak itu. Yang perlu kita untuk mendeteksi apalagi alamat yang tercantum dalam kami sesuai dengan kami yang di STNK itu juga kalau enggak jelas," ucapnya.
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta tengah mengejar penerimaan pajak tahuk 2019. Sejauh ini pajak yang diterima Pemprov DKI dari perkiraan baru 80 persen dari target Rp 44,54 triliun.
Baca Juga: Tunggak PBB Capai Rp 5,4 Miliar, KPK Segel Baywalk Mal Pluit
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Faisal Syafruddin mengaku akan mengusahakan penerimaan daerah dari sisi pajak itu. Salah satunya dari pajak kendaraan bermotor (PKB).
Menurut Faisal, saat ini ada tunggakan PKB sebesar Rp 2 triliun. Untuk mendorong pembayaran PKB, ia akan memasang stiker pada mobil penunggak pajak.
"Tidak hanya mobil mewah, seluruh mobil yang menunggak di DKI jakarta akan kita tempelin stiker. Nah ini sebagai efek supaya mereka segera melunasi pajaknya," ujar Faisal di gedung DPRD DKI, Jumat (5/12/2019).
