Suara.com - Pemerintah akan memiliki jaringan yang dinamakan "Jaringan Aman Mandiri". Jaringan tersebut dibuat khusus agar pemerintah terhindar dari penyadapan.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan selama ini pemerintah masih menggunakan jaringan komersial. Resiko yang dirasakan pemerintah apabila jaringan komersial itu sedang gangguan kata Mahfud, maka pemerintah pun akan ikut mengalaminya.
"Dengan jaringan komersial itu companynya itu macet, kita ikut macet, dan itu bisa disadap, bisa kena operasi intelijen. Ini mau bikin yang mandiri," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2019).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mandiri ialah jaringan tersebut hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Ia memastikan keamanan dari akses JAM tersebut terjamin dengan adanya kunci atau password.
Pembuatan Jaringan Aman Mandiri (JAM) tersebut telah dibincangkan oleh Mahfud bersama Menkoinfo Johnny G Plate, pihak Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kementerian Pertahanan.
Jaringan mandiri sebenarnya sudah digunakan oleh masing-masing matra Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan juga kepolisian. Menurutnya tidak masalah apabila nantinya akan ada JAM yang bisa terkoordinasi dengan kementerian serta lembaga lainnya.
Mahfud mengungkapkan rencana pembuatan JAM tersebut akan ditindaklanjuti untuk membahas soal keamanan dan juga ketahanannya yang lebih terjamin. Lagipula kata Mahfud, keberadaan JAM sendiri bisa melindungi keamanan negara di sektor laut.
"Lalu keamanan pertahanannya, kita sering kebobolan kalau tidak pakai yang mandiri," ujarnya.
