Suara.com - Partai Demokrat meminta pemerintah Indonesia segera melakukan lockdown atau penguncian semua wilayah guna menekan angka kasus positif virus corona Covid-19.
Saran ini disampaikan melalui pernyataan pers yang diunggah oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Jumat (20/3/2020).
Partai Demokrat mencantumkan enam rekomendasi kepada pemerintah untuk menghadapi COCID-19. Salah satunya adalah melakukan lockdown.
Penerapan lockdown yang direkomendasikan Partai Demokrat adalah penerapan dalam jangka pendek, terutama kota-kota yang paling berat terinfeksi corona, sampai dianggap aman untuk dibuka kembali.
Menurut Partai Demokrat, penerapan lockdown bisa dilakukan dengan membatasi pergerakan dan menutup arus masuk masyarakat ke sebuah wilayah.
Namun, meski membatasi mobilisasi masyarakat, Partai Demokrat juga meminta agar pemerintah tetap menjaga kelancaran pasokan logistik terutama kebutuhan pokok.
Selain lockdown, partai yang pernah dipimpin oleh mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini juga menganjurkan agar pemerintah melakukan relokasi anggaran untuk membantu fasilitas kesehatan dalam menanggulangi COVID-19.
Total ada enam poin yang direkomendasikan Partai Demokrat kepada Pemerintah Indonesia untuk menghadapi wabah Covid-19.
1. Melakukan lockdown dalam jangka pendek, terutama di kota-kota yang paling berat terinfeksi corona, sampai dianggap aman untuk dibuka kembali.
Baca Juga: Masjid di Lingkungan Polda Jatim Tetap Gelar Salat Jumat Seperti Biasa
2. Melakukan upaya penghentian penyebaran virus corona di seluruh Indonesia secara intensif, masif dan terkoordinasi.
3. Melakukan relokasi anggaran dan prioritas pembiayaan yang diperlukan dalam operasi penanggulangan virus corona, tertama untuk fasilitas kesehatan.
4. Memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang sangat terpuruk dalam krisis ini.
5. Merumuskan dan menjalankan kebijakan (policy response) serta tindakan pemerintah untuk menanggulangi gejolak ekonomi yang serius saat ini.
6. Melakukan kerjasama dengan negara lain diantaranya untuk pengadaan alat kesehatan, khususnya test kit, agar vaksin anti-virus corona bisa ditemukan dan diproduksi dengan segera.
