Suara.com - Mabes Polri siap menindak tegas masyarakat yang masih berkumpul atau membuat keramaian menolak untuk dibubarkan.
Penindakan ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona alias COVID-19 di Indonesia.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Inspektur Jenderal M. Iqbal mengatakan, aparat kepolisian tak segan untuk menerapkan hukuman pidana jika ada warga yang tetap bersikukuh untuk menggelar keramaian di tengah maraknya wabah corona ini.
"Apabila ada masyarakat yang membandel yang tidak mengindahkan perintah personel yang bertugas untuk kepentingan negara, untuk kepentingan masyarakat bangsa negara. Kami akan proses hukum dengan pasal 212 KUHP, 216 KUHP dan 218 KUHP," kata Iqbal, Senin (23/3/2020).
Meski begitu, Iqbal menyebut anggota Polri akan terlebih dahulu mengedepankan tindakan persuasif drngan mengajak masyaralat yang berkerumunan lebih baik berada di dalam rumah saja.
"Harus ditekankan hari ini adalah Polri tidak ingin akibat berkerumunan, apalagi hanya kongkow-kongkow, dan menyebabkan virus ini bertambah. Kami akan melakukan pembubaran bila perlu dengan sangat tegas. Tapi ingat bahasa persuasif humanis tetap kami ke depankan dahulu. Dengan konsekuensi apapun kami tetap maksimal. Tugas kami selaku pelindung, dan pengayom masyarakat guna terpeliharanya kamtibmas," ujar Iqbal.
Iqbal juga menjelaskan pasal yang digunakan untuk masyarakat yang tetap bandel berkumpul dan membuat keramaian. Adapun pasal yang digunakan pasal 212, 216 dan 218 KUHP.
Berikut bunyi Pasal 212 KUHP:
"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Kaitannya dengan pasal 214 KUHP, jika hal tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih maka ancaman pidananya maksimal tujuh tahun penjara.
Kemudian, Pasal 216 ayat (1) berbunyi :
"Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
Terakhir, Pasal 218 KUHP berbunyi :
"Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
TERPOPULER
