Jokowi Didesak Kembalikan Biaya Pelatihan Online Prakerja, Ini Petisinya

Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi didesak untuk mengembalikan biaya pelatihan online dalam program Kartu Prakerja, yang banyak menuai kritik.

Warganet bahkan membuat sebuah petisi di situs Change.org untuk mendukung aksi tersebut.

Petisi dengan judul "Kembalikan Rp 1 juta rupiah biaya pelatihan online prakerja untuk rakyat" ini dibuat oleh akun Majalah Biologi.

Hingga Rabu (22/4/2020) malam, petisi tersebut telah mendapatkan 4.738 tanda tangan dari target 5.000.

Pembuat petisi ini mempertanyakan anggaran dana yang dialokasikan untuk pelatihan online.

"Pemerintah Indonesia berupaya memberikan stimulus termasuk menganggarkan Rp 20 triliun untuk 5,6 juta orang terdampak dengan program prakerja. Setiap orang yang lolos seleksi akan menerima Rp 3,55 juta. Dengan catatan Rp 1 juta untuk pelatihan online...wait? pelatihan online?" seperti dikutip dari petisi itu.

Menurutnya, uang sebesar Rp1 juta rupiah itu dipakai untuk start-up penyedia pelatihan online.

Alhasil, totalnya ada 5,6 trilyun rupiah yang bakal diterima oleh startup tresebut.

Akun Majalah Biologi menulis, "Saya meyakini niat baik Presiden Jokowi terkait kartu prakerja. Tapi, menghabiskan 5,6 trilyun untuk pelatihan online itu tidak tepat".

Sebab, sertifikat online banyak bertebaran dan disediakan oleh berbagai lembaga kredibel dengan harga yang jauh lebih murah bahkan gratis untuk tiap kursusnya.

"Lebih baik lagi, dibanding diboroskan ke start up, anggaran itu dialihkan ke pembelian alat PCR Corona dan APD tenaga medis di daerah-daerah, pandemi cepat selesai, ekonomi cepat berjalan. Atau, berikan langsung 1 juta yang menjadi hak rakyat itu dalam bentuk bantuan tunai," imbuhnya.

Beberapa warganet yang telah menandatangani petisi tersebut juga memberikan bermacam alasan.

Misalnya, ada yang berpendapat kalau pelatihan online seharusnya diberikan secara gratis.

"Menurut saya lebih baik para pemegang kartu prakerja diberikan kerja magang di sektor-sektor pekerjaan yang cocok dengan kemampuan ataupun minat. Sedangkan pelatihan online haruslah diberikan gratis sebagai pelengkap," tulis seorang warganet.

Netizen yang lain beralasan, "Tidak semua yang mendaftar kartu prakerja paham apa itu pelatihan online, dan bagaimana nasib BLK yang Bapak Presiden bangun di setiap provinsi".