Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan masih ditemukannya data penerima bantuan sosial antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan data Kementerian Sosial (Kemensos). Guna mengatasi masalah itu, Muhadjir meminta agar Pemprov DKI Jakarta dan Kemensos bisa saling bersinergi dalam menghimpun data penerima bansos.
Muhadjir mengungkapkan data tumpang tindih itu ditemukan dalam pembagian bansos presiden di wilayah DKI Jakarta. Masalah yang terungkap lainnya masih ada pula warga yang tidak terdata sebagai penerima bantuan.
"Perlu sinergi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan bansos lainnya, termasuk usulan baru. Sehingga penyaluran bansos presiden dan bansos dari daerah dapat bersinergi," kata Muhadjir saat menggelar Rapat Tingkat Menteri (RTM) bersama jajaran Menteri dan Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, Senin (4/5/2020).
Atas masukannya itu, Menteri Sosial Juliari Batubara meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera memperbaiki data usulan baru agar tidak terjadi tumpang tindih data untuk tahapan selanjutnya.
Lebih lanjut Muhadjir mengungkapkan, kalau penyaluran bansos presiden di wilayah DKI Jakarta, pemerintah akan segera menyalurkan bansos presiden untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Setidaknya pemerintah akan menyalurkan bansos presiden di wilayah tersebut untuk 600 ribu KPM.
"Data usulan perlu dilakukan sinkronisasi data dengan bansos lainnya, untuk menghindari bantuan sosial yang tumpang tindih. Kemudian pemenuhan kuota yang telah disediakan agar dapat dipenuhi oleh pemda. Target keluarga penerimanya adalah DTKS dan Non DTKS dan memenuhi syarat sebagai penerima Bansos," ucapnya.
