Suara.com - Penyaluran bantuan sosial tunai sebesar Rp 600 ribu per bulan kepada warga miskin di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh diminta untuk ditunda sementara waktu.
Permintaan tersebut diminta Bupati Aceh Barat Ramli MS, lantaran belum ada sinkronisasi data penerima bantuan antara pemkab dengan PT Pos Indonesia.
“Sebelum ada sinkronisasi data penerima bantuan antara Pemkab Aceh Barat dengan PT Pos Indonesia, kami mohon agar bantuan ini ditunda sehingga nantinya bantuan tersebut tidak tumpang tindih atau dobel penerima,” katanya seperti dilansir Antara di Meulaboh, Rabu (13/5/2020).
Menurutnya, saat ini Pemkab Aceh Barat juga sudah mengalokasikan sejumlah bantuan kepada masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi virus Corona (Covid-19). Bantuan tersebut bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK), Anggaran Pembangunan Belanja Aceh (APBA), dana desa, serta dari pemerintah pusat.
Agar penerima bantuan tersebut nantinya tepat sasaran dan tidak tumpang tindih, Ramli MS meminta agar penyaluran dana bantuan yang akan disalurkan oleh PT Pos Meulaboh ditunda, hingga tuntasnya verifikasi data calon penerima yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
“Kita belum tahu pandemi Covid-19 ini kapan akan berakhir, jadi segala bentuk bantuan yang berhubungan dengan COVID-19, mohon tidak dibagikan apabila belum lengkap data calon penerimanya."
Ia juga menegaskan, alasan penundaan sementara penyaluran bantuan sosial tunai (BST) di Kabupaten Aceh Barat, untuk menyelamatkan keuangan negara, sehingga negara tidak harus mengeluarkan anggaran yang besar dengan jumlah penerima bantuan yang sama. Saat ini, diakuinya, masih banyak masyarakat di Aceh Barat yang belum mendapatkan bantuan terkait dampak pandemi COVID-19.
Untuk itu, ia meminta agar semua masyarakat calon penerima bantuan COVID-19 di Aceh Barat agar dapat terdata dengan baik, dan bisa dinikmati oleh masyarakat tanpa harus menerima bantuan secara ganda.
“Saya berharap bantuan BST oleh PT Pos Meulaboh ini ditunda sementara, kalau mungkin biarlah Pemkab Aceh Barat yang menyalurkannya, setelah verifikasi data kita tuntaskan."
Ia juga berharap pemerintah pusat mempercayakan penyaluran bantuan tersebut kepada pemerintah daerah, sehingga bantuan ini diharapkan benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak. (Antara)
TERPOPULER
