Suara.com - Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jakarta menilai Pemprov DKI Jakarta tak tegas dalam menegakan aturan Pelanggaran Sosial Berskala Besar (PSBB). Akibatnya, banyak masyarakat yang menyepelekan dan ke luar rumah.
Ketua Fraksi PDI-P DPRD Jakarta Gembong Warsono mengatakan salah satu contoh kasusnya adalah banyak warga yang menyerbu pasar menjelang lebaran. Menurutnya warga tak akan berani melakukan itu jika Pemprov membuat aturan lebih tegas.
"Pemprov kurang tegas dalam penerapan PSBB, kasus-kasus keramaian di pasar dan lainnya tidak akan terjadi kalau sejak awal tegas dalam penerapan Pergub PSBB," ujar Gembong saat dikonfirmasi, Kamis (21/5/2020).
Gembong menyebut seharusnya Pemprov menggandeng unsur elemen masyarakat dan RT serta RW. Pengawasan disebutnya bisa dilakukan dengan lebih tegas karena mereka adalah unsur yang paling dekat dengan masyarakat.
"Langkah yang harus dilakukan oleh pemprov, mengajak semua elemen masyarakat, RT, RW melakukan pengawasan secara ketat, dengan kontrol langsung dari Lurah dan tiga pilarnya," tuturnya.
Menurutnya Lurah sebenarnya sudah mengetahui kondisi masyarakat yang mulai bandel. Namun ia tak bisa berkutik tanpa bantuan dari elemen masyarakat itu.
"Maka pemangku kepentingan lainnya harus berkolaborasi mengamankan wilayah," pungkasnya.
