Infografis
Di sisi lain, angka-angka spesimen yang diumumkan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 tak memberikan gambaran nyata terkait penyebaran virus itu sendiri. Bahkan banyak ahli epidemiologi yang mengkritiknya.
"Ini artinya jika kurva Covid-19 yang tersaji hingga saat ini tidak bisa menjadi rujukan dalam membuat kebijakan pelonggaran karena masih terbatasnya pengujian yang dilakukan," ujarnya.
Lalu, persoalan yang kelima yakni pelaksanaan PSBB di berbagai daerah yang tidak optimal dan justru banyak pelanggaran. Situasi tersebut dapat diartikan masih rendahnya kedisplinan masyarakat Indonesia.
Kalau kondisi yang terjadi seperti itu, Sukamta pun mempertanyakan apakah Indonesia akan siap menjalani hidup new normal dengan protokol kesehatan yang mesti dilakukan.
"Jadi sangat penting kejujuran pemerintah dalam situasi saat ini, seberapa jauh berbagai persoalan mendasar yang kami sebut tadi sudah tertangani dengan baik," katanya.
Ia juga meminta kepada pemerintah untuk mengurangi mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bernada meremehkan seperti halnya Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md yang pernah membandingkan angka kematian akibat Covid-19 ketimbang angka kematian akibat kecelakaan.
"Komentar-komentar seperti ini bisa mendorong masyarakat menjadi permisif dan akhirnya mengurangi kewaspadaan," katanya.
