Suara.com - Kementerian Perhubungan menerbitkan aturan mengenai pengendalian sistem transportasi guna mencegah penyebaran virus corona covid-19 di Tanah Air. Aturan itu termaktub dalam Peraturan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi untuk Mencegah Penyebaran Covid-19 di Indonesia.
Peraturan tersebut mengatur sejumlah hal, diantaranya pengendalian transportasi di daerah seluruh Indonesia, pengendalian transportasi di daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan pengendalian transportasi mudik. Selain itu, aturan tersebut mengatur kapasitas penumpang di setiap moda transportasi.
"Di situ kami mengatur juga mengenai bagaimana kapasitas dari penumpang pada tiap moda transportasi," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati melalui keterangan di akun Youtube BNPB, Rabu (17/6/2020).
Adita mentebut, peraturan itu tidak mengatur secara detil mengenai Surat Izin Keluar Masuk (SIKM). Misalnya saja Provinsi DKI Jakarta yang sudah menerapkan hal tersebut.
"Jadi kalau ada pertanyaan kalau masuk Jakarta sudah leluasa atau tidak? Yang pertama, pasti harus sehat, tadi syarat dari gugus tugas itu harus terpenuhi. Kemudian yang kedua saat ini DKI masih menerapkan yang namanya SIKM tadi, ya, tentunya kami harus mengikuti syarat itu," jelasnya.
Adita menambahkan, syarat SIKM di DKI Jakarta dalam aturan itu tetap berlaku. Pasalnya, seseorang harus dinyatakan sehat ketika memasuki suatu kawasan.
"Jadi memang masih ada hal-hal yang harus dipenuhi, karena pandemi belum selesai ya. Dan kita juga harus menyadari bahwa perjalanan harus tetap aman, harus tetap bisa melindungi yang sehat, orang yang sakit harus disembuhkan, kan gitu ya," pungkasnya.
