Suara.com - Sejak merebaknya virus corona Covid-19 di Indonesia, penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E di Jakarta telah ditunda. Uang komitmen atau commitment fee 31 juta poundsterling atau Rp 560 miliar yang sudah disetor kepada Federasi Otomotif Internasional (FIA) pun diminta untuk segera ditarik.
Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, mengatakan pihak Pemprov DKI mengaku belum diminta untuk menarik uang itu oleh Gubernur Anies Baswedan. Hal ini diungkap saat rapat komisi E kemarin.
Terkait belum adanya arahan ini, Anggara menilai Anies tidak memiliki kemauan politik (political will) untuk menarik kembali uang tersebut.
“Di dalam rapat, pihak Jakpro maupun Dispora mengaku belum mendapatkan arahan dari Pak Gubernur. Dari situ saya menangkap bahwa tampaknya Pak Gubernur tidak ada keinginan untuk menarik uang tersebut. Ada apa?” ujar Anggara kepada wartawan, Rabu (17/6/2020).
Padahal, kata Anggara, rakyat sedang butuh uang itu karena situasi sedang sulit akibat pandemi. Penolakan terhadap Formula E sendiri sudah diutarakan sejak awal karena dianggap ada urusan lain yang lebih penting dengan uang itu.
“Ini adalah tentang keberpihakan dan kepantasan. Sejak awal Fraksi PSI konsisten menolak penyelenggaraan Formula E. Apalagi sekarang ada pandemi covid yang membuat jutaan rakyat Jakarta hidup kesusahan dan anggaran pemerintah defisit," jelasnya.
Berdasarkan pengakuan pihak Pemprov, besaran commitment fee ini akan terus meningkat sebesar 10 persen tiap tahunnya. DKI sendiri sudah berkontrak menjadi tuan rumah selama lima tahun.
Sistem commitment fee ini juga disebutnya akan membuat DKI tak bisa meraup untung di tiap penyelenggaraannya. Pasalnya setelah selesai balapan, commitment fee tak dikembalikan.
Beda lagi dengan bank garansi yang akan dibayar sebesar Rp 423 miliar oleh Jakpro. Usai balapan uang akan dikembalikan karena hanya berfungsi sebagai jaminan penyelenggaraan acara.
“Uang commitment fee tidak otomatis dikembalikan jika acara urung dilaksanakan. Penarikan uang commitment fee dimungkinkan karena ada force majeure berupa darurat bencana pandemi covid. Pihak Dispora dan Jakpro sedang menunggu perintah dari Pak Gubernur,” pungkasnya.
TERPOPULER
