Untuk memperkuat akselerasi, Mensos juga memerintahkan direksi PT Pos agar meningkatkan dan memudahkan layanan kepada penerima manfaat. Caranya dengan menambah titik bayar, loket-loket, dan titik penyaluran, dengan pendekatan komunitas, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di era new normal ini.
“Untuk meningkatkan volume penyaluran dan memberikan kesempatan lebih luas dan mudah melayani KPM yang menerima BST, saya minta PT Pos memperpanjang waktu operasional. Ini dalam rangka memastikan KPM dapat terlayani secara optimal,” katanya.
Kepada para KPM yang lansia dan disabilitas berat, Juliari mengatakan tidak perlu ke kantor pos.
“Cukup menunggu di rumah, nanti bantuan akan diantarkan petugas PT Pos. Untuk KPM yang rumahnya di daerah sulit, penyaluran bantuannya melalui komunitas seperti di RT/RW atau kelurahan di balai desa terdekat,” katanya.
Mengutip pesan presiden, KPM dipesankan agar dimanfaatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Jangan dibelikan rokok, lipstik, pulsa, dan lainnya. Selama proses pengambilan bantuan, harap memperhatikan protokol kesehatan dengan menjaga jarak supaya tidak tertular virus korona,” kata Mensos.
BST untuk Provinsi Jawa Barat yang disalurkan kepada 1.091.213 KPM, dengan jumlah bantuan sebesar Rp 2.004.378.600.000. Untuk Kabupaten Garut terdapat 60.453 KPM yang menerima BST, dengan nilai bantuan sebesar Rp 107.695.200.000.
Kota Tasikmalaya dialokasikan sebanyak 11.564 KPM, dengan nilai bantuan sebesar Rp 19.836.000.000. Untuk Kabupaten Tasikmalaya dialokasikan kepada 32.251 KPM, dengan nilai bantuan sebesar Rp 64.394.000.000.
Hadir dalam kesempatan ini, Menteri BPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Bupati Garut, Rudy Gunawan, Direktur Utama PT. Pos Indonesia, Gilarsi Wahyu Setijono, dan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Asep Sasa Purnama.
Baca Juga: Timwas DPR Minta Kemensos Terus Perbaiki Data Bansos
