REGIONAL:
Suara.com - Pengamat hukum dan tata negara, Refly Harun, menyoroti sikap Presiden Jokowi saat marah-marah hingga mengancam reshuffle kabinet dalam rapat bersama menterinya di Istana Negara, pada 18 Juni 2020 silam.
Menurut Refly Harun, Joko Widodo tidak melakukan pencitraan ketika marah-marah di depan menterinya. Sebaliknya, sikap yang ditunjukkan oleh Jokowi, menurut Refly Harun, merupakan wujud dari puncak kekesalan.
"Saya tidak melihat Jokowi pencitraan saat marah-marah di depan menterinya tersebut. Ini sebenarnya adalah puncak dari kekesalan presiden," tutur Refly Harun seperti dikutip Suara.com dari video di kanal Youtube miliknya, Selasa (30/6/2020).
Meski demikian, imbuh Refly Harun, itulah risikonya menjadi seorang presiden. Ibaratnya, kata dia, sudah bekerja siang dan malam, sementara apresiasi belum tentu didapatkan.
"Karena itu jadi pemimpin tidak mudah, lebih mudah jadi komentator. Tapi komentator tidak mendapatkan fasailitas apa-apa, tidak merasakan fasilitas pesawat kepresidenan, pelayanan kelas 1 dan warisan yang diingat orang. Makanya lebih enak menjadi pemimpin atau presiden," kata dia.
Karena itu, kata Refly Harun, Jokowi mesti tabah menghadapi lambannya kinerja para menteri dan sorotan serta kritik dari masyarakat. Refly Harun pun mengimbau Jokowi agar tidak terlena dengan pujian bara buzzer.
"Pak Jokowi harus tabah menghadapi kelambanan pembantu presiden sendiri, tabah menghadapi sorotan kritikan masyarakat. Jadi tak perlu mendengar para buzzer yang memuji-muji dan tidak menyelesaikan masalah," tutur Refly.
Refly Harun mengatakan pujian tidak menyelesaikan masalah, melainkan kritik dan masukanlah yang membuat kebijakan mengalami perbaikan.
"Toh yang dilakukan presiden Jokowi (marah--red) ke menterinya adalah kritik, bahkan kritik langsung," ujar Refly Harun.
Dia pun memberikan contoh kritik Jokowi terhadap Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto karena penyerapan anggaran 1 dari 75 persen di tengah krisis pandemi Covid-19. Refly Harun mengatakan hal ini sangat luar biasa lambatnya.
"Kepada menteri kesehatan misalnya. Dari 75 persen, hanya 1 persen penyerapan anggarannya, luar biasa lambatnya. Padahal sudah diberikan dana yang besar," tutur Refly Harun.
TERPOPULER
