Suara.com - Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto menilai luapan kemarahan dan ancaman reshuffle kabinet yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di hadapan menterinya saat sidang kabinet menjadi suatu hal yang wajar.
Sebab, kata dia, hal tersebut memang merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden untuk merombak susunan kabinet kapan pun dia inginkan. Jokowi memiliki hak untuk meminta tanggung jawab dari para pembantunya terutama dalam penanganan pandemi Covid-19.
Menurutnya, sikap Jokowi yang kecewa dan penuh intonasi tinggi, dalam artian marah-marah, tersebut sekaligus untuk membangun persepsi publik soal keseriusan dirinya menangani kondisi wabah Corona di Indonesia.
"Kalau konteks tentu saja pesan itu diharapkan membangun persepsi positif di publik terutama menjadi panggung depan (frontstage) narasi keseriusan Presiden Jokowi dalam menangani pandemi. Sebutlah, ini menjadi manajemen kehormatan Jokowi dalam menjaga citra dan reputasinya sebagai presiden yang memerintah," tutur Gun Gun kepada Suara.com, Senin (29/6/2020).
Ia berujar, sikap marah-marah Jokowi di hadapan para menteri tidak menutup kemungkinan merupakan sinyal soal relasi kuasa terutama menyangkut komposisi kabinet. Jokowi bisa saja mencopot menteri-menteri yang dianggap tidak menunjukkan kinerja bagus.
Gun Gun mengatakan, kemarahan Jokowi harus diikuti dengan kinerja menteri-menteri yang seharusnya membaik. Sehingga, tidak ada kesan kemaran Jokowi cuma menjadi gimmick belaka.
"Hanya saja, jangan sampai ini hanya sekadar menjadi drama panggung depan. Marahnya Jokowi mesti diikuti dengan indikator penilaian kinerja para menteri dan diselaraskan dengan matriks kebutuhan pemerintah Jokowi periode kedua terutama sekali dalam rangka mengatasi problem multidimensi akibat pandemi," ujarnya.
"Pernyataan presiden tidak berhenti hanya sekadar 'gimmick' butuh tindaklanjut substansi pesannya yakni perbaikan kinerja para menteri," katanya.
TERPOPULER
