Suara.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menunda sidang permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh buronan cassie Bank Bali Djoko Tjandra, Senin (20/7/2020). Alasannya, sang buronan kembali mangkir dengan alasan sakit.
Hakim ketua Nazar Effriandi mengagendakan sidang lanjutan pada Senin (27/7/2020) mendatang. Agenda sidang tersebut adalah pendapat dari jaksa atas surat permohanan yang dilayangkan oleh sang buronan.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Ridwan Ismawanta pihaknya diminta untuk menganggapi hal tersebut saat persidangan. Ridwan mengatakan, pihaknya tetap berpegang teguh pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2012.
"Kalau kami pada prinsipnya sesuai dengan SEMA nomor 1 tahun 2012 kehadiran terpidana itu wajib, wajib hadir," ungkap dia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, Djoko Tjandra mengirimkan surat ke majelis hakim agar menggelar sidang secara virtual. Sang buronan ingin jika jalan persidangan bisa digelar secara telekonferensi.
"Bahwa demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum melalui surat ini, saya memohon kepada majelis hukum yang memeriksa permohonan peninjauan kembali (PK) agar dapat melaksanakan pemeriksaan PK saya secara daring atau telekonferensi," ujar kuasa hukum Djoko Tjandra di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Surat tersebut ditandatangani oleh Djoko di Kuala Lumpur Malaysia pada 17 Juli 2020 lalu. Dalam surat itu, dia juga meminta maaf pada majelis hakim karena tidak pernah hadir dalam persidangan.
Namun, hakim ketua Nazar Effriandi menunda sidang permohonan PK tersebut. Sidang akan kembali digelar pada Senin (27/7/2020) mendatang.
"Senin, 27 Juli 2020 jam 10.00 hadir tanpa dipanggil lagi dan agar tepat waktu. Agenda pendapat dari jaksa," kata hakim ketua Nazar.
Baca Juga: Polda Kalbar Jawab Isu Djoko Tjandra Dikawal Brigjen Prasetijo ke Pontianak
Nazar mengatakan, sudah tidak ada toleransi lagi bagi sang buronan dalam persidangan PK tersebut. Bahkan, permintaan agar sidang digelar secara virtual ditolak mentah-mentah oleh hakim.
"Toleransi sudah cukup. Dan surat ini tidak mamastikan bahwa pemohon dapat hadir. Bahkan meminta telekonfren, itu tidak bisa," sambungnya.
