Suara.com - Koalisi Lembaga Masyarakat Sipil yang menamai diri Bersihkan Indonesia menilai pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan MPR pada Jumat (14/8/2020) mematikan cita-cita reformasi.
Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Selatan Kisworo Dwi Cahyono mengatakan pidato Jokowi menunjukkan niat pemerintah pusat mengambil alih kewenangan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya alam di wilayahnya.
"Cita-cita reformasi dan mandat rakyat telah mati pada era kepemimpinan Jokowi. Perlawanan pemerintah daerah yang menolak tambang dan perkebunan monokultur di kawasan Pegunungan Meratus telah dimentahkan oleh pemerintah pusat dengan diterbitkannya izin bagi perusahaan," kata Kisworo dalam keterangannya, Jumat (14/8/2020).
Ali Akbar dari Organisasi Lingkungan Kanopi Bengkulu menambahkan, tidak satu pun dalam pidato Jokowi menyebut soal bagaimana pemerintah daerah bisa berperan dalam membangun bangsa pada masa krisis pandemi ini.
"Lompatan yang disebut Jokowi telah mengkhianati cita-cita reformasi yakni desentralisasi dengan mengambil alih kewenangan daerah. Jokowi kini mulai menggeser politik demokrasi ke politik transaksional," kata Ali.
Dalam catatan JATAM, pertambangan dan batubaralah yang mengancam kedaulatan pangan sekaligus lingkungan hidup.
Sudah 44 persen daratan kepulauan besar, kecil, pesisir dan pantai dikapling pertambangan termasuk nikel dan batubara.
Survei JATAM di 39 wilayah lingkar pertambangan termasuk batubara menunjukkan, kini kondisi pangan makin rentan. Dalam riset juga ditemukan 20 persen dari 44 juta lahan pertanian sudah dikuasai pertambangan batubara, 1,7 ton beras setara jumlah ekspor beras tiap tahun lenyap karena alih fungsi menjadi kawasan pertambangan batubara.
Pembongkaran nikel juga sudah menguasai 56 pulau kecil dan pesisir, ongkos sosial dan lingkungan hidup yang tak pernah dihitung di balik proyek tambang nikel dan baterai kendaraan listrik.
Baca Juga: Jokowi Sebut Ekonomi Tumbuh Sampai 5 Persen, Demokrat: Butuh Effort Besar
Tambang ini juga menimbalkan perairan laut Maluku Utara dan Morowali sebagai jamban pembuangan tailing.
Pembangunan PLTU batubara di sepanjang pantai utara Jawa sebagai superkoridor ekonomi seperti Kawasan Industri Batang dan Subang-Majalengka akan mampu mengundang investasi, yang terjadi justru sebaliknya membuat sumber ketahanan pangan warga lokal hancur tergusur.
Koalisi LSM Bersihkan Indonesia ini terdiri dari Walhi, JATAM, Greenpeace, dan Kanopi Bengkulu.
Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan beberapa hal terkait lompatan besar untuk menghadapi krisis ekonomi yang disebutnya bisa dilakukan pada masa pandemi covid-19.
Kemudian untuk menghadapi ketahanan pangan pada masa krisis, Jokowi berniat mambangun food estate di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Jokowi juga sempat menyinggung kepastian hukum, antikorupsi, hak asasi manusia, dan demokrasi yang menurutnya harus dilakukan dengan tegas tanpa pandang bulu.
