Suara.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memastikan pelaksanaan Program Organisasi Penggerak atau POP ditunda hingga tahun 2021 setelah diprotes oleh tiga organisasi kemasyarakat besar di Indonesia.
Nadiem mengatakan, ketiga organisasi kemasyarakatan besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta program ini ditunda dan dievaluasi karena menuai polemik dalam proses seleksi ormas peserta POP.
"Jadinya program POP itu akan mulai di tahun 2021, jadi masih akan jalan tapi dengan memberikan kita waktu untuk melakukan berbagai macam penyempurnaan yang sebagian direkomendasikan oleh organisasi-organisasi masyarakat besar yang saya sebut sebelumnya," kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Kamis (27/8/2020).
Oleh sebab itu, Nadiem langsung merealokasi anggaran dana POP sebesar Rp 595 miliar untuk membantu kebutuhan pulsa guru selama masa pembelajaran jarak jauh alias sekolah online dampak pandemi virus corona Covid-19.
"Jadi kami akan merealokasi untuk kebutuhan pulsa dan kebutuhan ekonomi guru yaitu pulsa juga dampak ekonominya besar bagi guru," katanya.
Nadiem menyebut pihaknya akan kembali memeriksa kalayakan dari proposal yang diajukan 156 ormas yang sudah lolos proram organisasi penggerak selama masa evaluasi ini.
"Memastikan dan menjawab kecemasan masyarakat maupun ormas, kalau ada organisasi-organisasi di dalamnya yang lolos seleksi yang seharusnya tidak layak," imbuh Nadiem.
Kemendikbud juga terus berupaya merangkul kembali Muhammadiyah dan PGRI yang hingga hari ini belum memutuskan bergabung kembali dengan POP, sementara NU sudah kembali.
Nadiem juga meminta ormas memanfaatkan waktu jeda penundaan ini untuk mempersiapkan program mereka dalam POP agar nanti semua sudah siap dimulai pada 2021.
TERPOPULER
