Jokowi dan Gus Dur Tangani Krisis Ekonomi Bagus Mana?

Suara.com - Puluhan emak-emak perwakilan dari berbagai komunitas UMKM yang terafiliasi dalam Perempuan Peduli Nusantara  sambangi kantor ekonom senior Rizal Ramli di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2020).

Emak-emak yang berasal dari Jakarta, Aceh, Medan Padang, Lampung, Bogor, Yogya, Solo, Sragen, Lombok, dan Gorontalo ini menyampaikan keluh kesah dan meminta solusi pada menteri koordinator ekonomi era pemerintah Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu atas kondisi usaha yang ambruk akibat resesi ekonomi dan juga dampak pandemi Covid-19.

Ketua Umum PPN Inge Mangundap mengaku kecewa dengan berbagai kebijakan tidak populis yang dikeluarkan pemerintah di tengah krisis. Misalnya kenaikan tarif dasar listrik  tanpa adanya pemberitahuan ke publik, kenaikan iuran BPJS Kesehatan, sistem pendidikan online yang menambah beban biaya lantaran harus membeli kuota internet, dan penyaluran dana bansos yang masih semerawut.

"Pemerintah terkesan tak punya hati sama rakyatnya sendiri. Bayangkan, di saat krisis tega-teganya pemerintah naikin iuran BPJS, naikin TDL, dan sebagainya. Harusnya kan perhatikan dong industri kreatif, kredit untuk UMKM ditambah dan dipermudah," kata Inge.

Inge pun membandingkan cara penanganan krisis ekonomi di era pemerintahan Jokowi dengan masa kepemimpinan Gus Dur yang dinilai lebih bijak dan membuahkan hasil yang sangat bagus.

"Era Gus Dur itu kan arsitek ekonominya Bang Rizal. Faktanya, beliau (Rizal Ramli) mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dari minus 3 persen ke positif 4,5 persen kurang dari 2 tahun. Bahkan, di tengah krisis, gaji PNS, pensiunan, TNI dan Polri bisa naik 125 persen. Jadi, kita yakin banget kalau Bang RR mampu memperbaiki kondisi ekonomi sekarang ini," ujar Inge.

Sementara itu, Ketua Komunitas Pepes Wulan mengeluhkan perihal izin berusaha yang sulit di dapat dan dirasa berbelit pengurusannya, terutama untuk yang berada di level usaha ultra mikro.

"Mereka butuh akses permodalan, perizinan. Dan perizinan sulit dan biayanya mahal. Ini yang ingin kami sampaikan," tutur Wulan kepada Rizal Ramli.

Selain itu, perwakilan Oke Oce Jakarta Selatan bernama Susilowati juga menyampaikan keluhan. Namun ia secara spesifik meminta kepada pemerintah memberikan fasilitas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi UMKM.

"Saya berharap dengan carut marutnya BPJS yang terjadi di negara ini mungkin ada persentasi berapa atau bagaimana tentang iuran BPJS kesehatan. Harapanya saya tidak hanya untuk kesehatan aja, tapi juga ketenagakerjaan. Karena pegiat UMKM itu rata-rata punya pegawai, kalau bisa itu di-cover," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, salah seorang tenaga pendidik Anna mengungkap potret buram proses pendidikan di Indonesia selama masa pandemik Covid-19.

"Jadi kendala daring ini sangat banyak, terutama yang ekonomi menengah ke bawah, apalagi kalau punya 1 handphone anaknya 3. Akhirnya gurunya harus mengerti," kata Anna.

"Terkendala lagi selain mereka handphone-nya terbatas, mereka yang dari menengah ke bawah sulit dalam hal kuota," tutur Anna.

Rizal Ramli mengatakan guna meningkatkan gairah berusaha bagi UMKM, kredit bagi UMKM harus dinaikan 50 persen dalam jangka waktu lima tahun. "Selama ini kan masih 20 persen. Semua itu bisa kok," kata Rizal Ramli.

Terkait BPJS, dia menyoroti iuran yang dibayarkan oleh perusahaan seharusnya empat kali lipat daripada iuran yang dibayarkan peserta.

"Belum lagi pengguna BPJS yang kaya dan harus dicover penyakitnya. Harusnya ada iuran tambahan untuk mensubsidi," katanya.