REGIONAL:
Suara.com - Penggunaan jasa influencer yang dibiayai dengan anggaran miliaran rupiah untuk membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo dari aspek penyampaian komunikasi ke publik menjadi polemik yang tak berkesudahan.
Ahli telematika yang pernah menjadi menteri pemuda dan olahraga era Susilo Bambang Yudhoyono, Roy Suryo, mengkritik pernyataan juru bicara Jokowi, Fadjroel Rachman, yang menyebut para aktor digital sebagai key opinion leaders merupakan aktor penting dalam masyarakat berjaringan sebagai perkembangan era transformasi dan demokrasi digital.
"Tweeps, inilah kalau sudah mulai kehilangan akal sehat, influencer itu seharusnya hanya ibarat bumbu (suplemen) saja, digunakan bila perlu. Bukan dijadikan makanan pokok seperti sekarang ini, sehingga lembaga-lembaga PR resmi jadi unfaedah. Apa dibubarkan saja daripada hanya boros anggaran?" kata Roy Suryo.
PR yang dimaksud Roy Suryo adalah public relation yang sudah ada di setiap kementerian dan lembaga negara.
Mayoritas netizen mendukung kritik yang dilontarkan Roy Suryo dan sebagian dari mereka pun mempertanyakan apa fungsi bagian hubungan masyarakat pemerintah selama ini jika masih harus menggunakan jasa influencer.
Sebelumnya, dalam siaran pers, Fadjroel Rachman mengatakan: "pada konteks pemerintahan demokrasi, kelas menengah, kelompok sosial yang sangat aktif di dunia digital, selalu dibutuhkan sebagai jembatan komunikasi kebijakan pemerintah dengan seluruh warga."
Dia mengatakan dalam era masyarakat digital, para aktor digital yang merupakan key opinion leaders di banyak negara demokrasi, sangat aktif mengambil peran penting dalam komunikasi kebijakan publik.
Menurutnya, perkembangan masyarakat digital dengan peranan para aktor digital, salah satunya influencer, sebagai kelas menengah adalah keniscayaan dari transformasi digital.
"Aktor digital akan terus berkembang dalam peran-peran penting membangun jaringan informasi yang berpengaruh terhadap aktivitas produktif sosial ekonomi dan politik," katanya.
Fadjroel menyampaikan Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa Indonesia harus melakukan transformasi digital sebagai prasyarat transformasi ekonomi dan demokrasi digital.
Oleh karenanya, kata dia, banyak bagian dari strategi kebijakan yang perlu berpijak pada sistem dan masyarakat digital, termasuk pengakuan peran kuat aktor digital sebagai jaringan informasi.
"Sebuah keniscayaan di era digital, para aktor digital menjadi pemain penting perubahan paradigma dari top-down strategy ke participative strategy, di mana publik berpartisipasi aktif dalam komunikasi kebijakan," kata dia.
TERPOPULER